Gubernur Jakarta, Pramono Anung, baru-baru ini mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Kebijakan ini mendapat respon positif dan kini sedang dipertimbangkan untuk diterapkan juga bagi karyawan swasta.
Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengurangi kemacetan dan mendorong penggunaan transportasi umum di Jakarta. Peningkatan penggunaan transportasi umum dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah lingkungan dan efisien.
Kebijakan Wajib Naik Transportasi Umum untuk ASN
Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2025 secara resmi mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum setiap Rabu. Penerapan kebijakan ini dipantau melalui mekanisme pelaporan berupa swafoto atau selfie saat menggunakan transportasi umum.
Foto tersebut harus dikirimkan kepada administrator kepegawaian di masing-masing perangkat daerah (PD) atau unit kerja pada perangkat daerah (UKPD). Metode pengiriman dapat melalui berbagai platform, seperti grup WhatsApp, Google Form, atau sistem pelaporan khusus lainnya.
Jenis transportasi umum yang termasuk dalam kebijakan ini meliputi Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Jabodetabek, Kereta Bandara, bus/angkot reguler, serta kapal dan angkutan antar-jemput karyawan.
Namun, terdapat pengecualian bagi ASN yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, seperti sakit, hamil, disabilitas, atau petugas lapangan yang membutuhkan mobilitas khusus. Mereka dibebaskan dari kewajiban ini.
Permintaan dari Sektor Swasta untuk Penerapan Kebijakan Serupa
Menariknya, Gubernur Pramono Anung mengungkapkan adanya permintaan dari perusahaan swasta untuk menerapkan aturan serupa bagi karyawan mereka. Permintaan ini sedang dikaji oleh pemerintah daerah.
Pramono menyatakan sedang mempertimbangkan penerapan kebijakan serupa untuk sektor swasta pada hari Rabu. Hal ini menunjukkan potensi perluasan kebijakan ini untuk mengurangi kemacetan secara lebih menyeluruh.
Dampak Positif dan Evaluasi Kebijakan
Gubernur Pramono Anung mengklaim adanya peningkatan penggunaan transportasi umum di Jakarta setelah diluncurkannya beberapa rute baru Transjabodetabek. Salah satu rute yang menunjukkan peningkatan signifikan adalah rute PIK 2-Blok M.
Rute PIK 2-Blok M awalnya dirancang untuk menampung maksimal 2.000 penumpang, namun kini rata-rata telah mencapai lebih dari 5.000 penumpang per hari. Bahkan, pada hari libur, jumlah penumpang bisa mencapai lebih dari 6.000.
Data ini menunjukkan efektivitas kebijakan dalam mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum. Pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan pengembangan agar kebijakan ini berjalan optimal dan efektif.
Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada berbagai faktor, termasuk ketersediaan dan kualitas layanan transportasi umum, serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan perusahaan swasta.
Ke depannya, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan transportasi umum untuk mendukung keberhasilan kebijakan ini.
Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga sangat penting untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan.
Secara keseluruhan, kebijakan Gubernur Jakarta ini merupakan langkah progresif dalam mengatasi masalah kemacetan dan mendorong penggunaan transportasi umum. Suksesnya kebijakan ini akan bergantung pada kerja sama semua pihak dan evaluasi berkelanjutan.
