Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan pengerahan 2.000 personel Garda Nasional Amerika Serikat ke Los Angeles pada 7 Juni 2025. Langkah ini diambil sebagai respons atas eskalasi protes yang dipicu operasi imigrasi federal. Keputusan tersebut telah memicu kontroversi dan kecaman dari berbagai pihak.
Gubernur California, Gavin Newsom, mengecam keras keputusan Trump, menyebutnya sebagai tindakan yang “menghasut” dan berpotensi memperparah situasi yang sudah memanas di Los Angeles. Para pengamat politik menilai pengerahan militer tanpa persetujuan otoritas negara bagian merupakan langkah yang sangat jarang terjadi, bahkan belum pernah dilakukan dalam beberapa dekade terakhir.
Protes dan Bentrokan di Los Angeles
Dua hari sebelum pengerahan Garda Nasional, bentrokan terjadi antara demonstran dan agen imigrasi di kawasan permukiman Latin di Los Angeles. Agen federal dilaporkan menggunakan granat kejut dan gas air mata untuk membubarkan massa yang memprotes operasi imigrasi tersebut.
Situasi semakin memanas dengan aksi demonstrasi yang semakin besar dan intensif. Seorang demonstran terlihat mengibarkan bendera Meksiko di depan mobil yang terbakar sambil meneriakkan kecaman terhadap Badan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE). Kejadian ini menggambarkan tingginya tensi dan amarah yang dirasakan oleh sebagian warga Los Angeles.
Warga Los Angeles mengungkapkan kekecewaan dan penolakan mereka terhadap tindakan pemerintah federal. “Satu-satunya yang kita miliki tinggal suara kita,” kata seorang warga kepada AFP. “Mereka boleh melukai kita, meracuni kita dengan gas, atau melempar apa pun, tetapi mereka tidak akan bisa menghentikan kita.” Pernyataan ini merefleksikan tekad warga untuk terus menyuarakan protes mereka.
Respons Pemerintah Federal dan Pejabat Lokal
Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, membela keputusan Trump. Ia berdalih bahwa pengerahan pasukan tersebut bertujuan untuk merespons “pelanggaran hukum yang terus berlangsung” dan menyalahkan pejabat Demokrat California karena dianggap gagal mengendalikan situasi.
Leavitt menegaskan bahwa pemerintah Trump memiliki kebijakan “tanpa toleransi terhadap kekerasan,” terutama yang ditujukan kepada penegak hukum. Sementara itu, melalui platform Truth Social, Trump menyampaikan apresiasi kepada Garda Nasional atas apa yang disebutnya sebagai “pekerjaan yang baik”.
Namun, Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, menyatakan belum ada pasukan Garda Nasional yang terlihat di lapangan. Ia juga menanggapi unggahan Trump di platform X yang menyebut dirinya dan Gubernur Newsom “tidak mampu mengendalikan situasi,” dengan mengacu pada peristiwa kebakaran besar di kota tersebut pada Januari lalu. Pernyataan ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat yang signifikan antara pemerintah federal dan pemerintah kota Los Angeles.
Siap Siaga dan Peringatan Hukum
Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, menambahkan bahwa militer reguler juga disiagakan. Marinir aktif dari Camp Pendleton siap dimobilisasi jika kekerasan berlanjut.
Namun, pakar hukum Jessica Levinson mengingatkan bahwa undang-undang AS membatasi penggunaan militer dalam penegakan hukum domestik. Ia menilai mobilisasi militer ini lebih bersifat simbolis daripada tindakan yang akan secara signifikan mengubah situasi di lapangan.
Levinson memperkirakan bahwa Garda Nasional kemungkinan besar hanya akan berperan dalam dukungan logistik dan personel. Hal ini menunjukkan adanya batasan hukum dan kemungkinan terbatasnya peran militer dalam menenangkan kerusuhan di Los Angeles.
Pengerahan Garda Nasional ke Los Angeles sebagai respon atas protes imigrasi telah memicu kontroversi besar. Perbedaan pendapat antara pemerintah federal dan pemerintah lokal, serta perdebatan tentang legalitas dan efektivitas pengerahan militer dalam mengatasi masalah sosial, menunjukkan kompleksitas situasi di Los Angeles dan pentingnya mencari solusi yang lebih komprehensif dan damai. Kejadian ini juga menggarisbawahi pentingnya dialog dan pemahaman yang lebih baik antara pemerintah federal dan masyarakat untuk mencegah eskalasi konflik serupa di masa depan.
