Krisis politik mengguncang Thailand. Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra, yang baru menjabat 10 bulan, menghadapi desakan mundur yang semakin kuat. Hal ini terjadi setelah salah satu mitra koalisi pemerintahannya menarik diri, menambah tekanan pada pemimpin muda tersebut.
Paetongtarn, putri mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, sedang berjuang menghadapi berbagai tantangan. Penurunan popularitas, kelesuan ekonomi, dan sengketa perbatasan yang memanas dengan Kamboja membuat posisinya semakin rapuh.
Skandal Telepon dan Keruntuhan Koalisi
Puncak krisis terjadi setelah bocornya rekaman percakapan telepon antara Paetongtarn dan Hun Sen, mantan pemimpin Kamboja. Percakapan tersebut dianggap merusak integritas bangsa, kedaulatan negara, dan citra militer Thailand.
Partai Bhumjaithai, mitra koalisi terbesar kedua, langsung menarik diri menyusul kebocoran tersebut. Partai-partai lain dalam koalisi, United Thai Nation (UTN), Chart Thai Pattana, dan Partai Demokrat, melakukan rapat terpisah untuk menentukan sikap selanjutnya.
Jika partai-partai ini juga menarik diri, Paetongtarn akan memimpin pemerintahan minoritas yang hampir pasti akan runtuh.
Meskipun situasi genting, Paetongtarn terlihat tenang saat memasuki kantor pemerintahan. Aparat kepolisian bersiaga mengantisipasi demonstrasi.
Percakapan Kontroversial dan Dampaknya
Dalam rekaman percakapan tanggal 15 Juni, Paetongtarn terdengar mendesak Hun Sen untuk menyelesaikan sengketa wilayah secara damai. Ia juga meminta Hun Sen untuk tidak mendengarkan “pihak lain” di Thailand, yang ia sebut sebagai jenderal yang hanya ingin pamer.
Paetongtarn kemudian menjelaskan bahwa ucapannya merupakan bagian dari taktik negosiasi dan membantah adanya masalah dengan militer.
Ia mengadakan pertemuan dengan pejabat keamanan tertinggi untuk membahas krisis dengan Kamboja. Didampingi menteri pertahanan, panglima angkatan darat, dan panglima angkatan bersenjata, ia meminta maaf atas kebocoran percakapan dan menyerukan persatuan.
Paetongtarn menekankan perlunya persatuan nasional untuk melindungi kedaulatan negara dan menyatakan kesiapan pemerintah mendukung militer.
Titik Balik Politik dan Masa Depan Thailand
Jika Paetongtarn mundur, parlemen harus memilih perdana menteri baru dari lima kandidat yang tersisa.
Opsi lain adalah pembubaran parlemen dan pemilu dini. Langkah ini berpotensi menguntungkan Partai Rakyat, partai oposisi terbesar dan saat ini yang paling populer menurut survei.
Partai Rakyat merupakan kelanjutan dari Partai Move Forward (MFP), pemenang pemilu 2023 yang dibubarkan pengadilan tahun lalu. MFP menilai pemilu baru sebagai satu-satunya solusi atas krisis yang melanda Thailand.
Ketua Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut, melihat kebocoran percakapan telepon sebagai titik balik politik dan mendesak pembubaran parlemen. Ia menginginkan pemerintahan yang sah dan dapat menyelesaikan masalah rakyat.
Bayang-bayang pengaruh Thaksin Shinawatra juga terus menghantui pemerintahan Paetongtarn. Meskipun tidak memegang jabatan resmi, Thaksin tetap aktif berkomentar dan tampil di publik. Hal ini memicu kritik dari lawan politiknya.
Sengketa perbatasan dengan Kamboja dan sikap militer yang agresif semakin menyoroti peran dominan militer dalam politik Thailand, dan ketegangan lama antara militer dan keluarga Shinawatra.
Militer Thailand pernah melakukan kudeta pada tahun 2006 dan 2014 untuk menggulingkan pemerintahan Thaksin. Dalam pernyataan resminya, militer menegaskan komitmen pada demokrasi dan menyerukan persatuan nasional.
Krisis politik di Thailand ini menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas pemerintahan dan betapa kuatnya pengaruh militer serta faktor-faktor sejarah dalam dinamika politik negara tersebut. Masa depan politik Thailand masih belum pasti dan akan sangat bergantung pada keputusan-keputusan penting yang akan diambil dalam beberapa hari mendatang. Nasib Paetongtarn dan koalisinya masih menjadi teka-teki.
