Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon untuk mempertimbangkan ulang proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Ia menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses tersebut, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau sejarahnya dihapus.
Puan menyampaikan keprihatinannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025). Ia meminta agar proses penulisan sejarah dilakukan secara jelas dan terang benderang.
Puan Maharani: Penulisan Ulang Sejarah Harus Transparan dan Adil
Puan Maharani secara tegas meminta Menbud Fadli Zon untuk mengedepankan prinsip saling menghormati dalam penulisan ulang sejarah Indonesia.
Menurutnya, penulisan sejarah harus objektif dan tidak memihak, sehingga semua pihak merasa dihargai dan sejarahnya tercatat dengan akurat.
Kontroversi Penulisan Ulang Sejarah Indonesia: Mei 1998 Tidak Di detailkan
Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI pada Rabu (2/7/2025), Menbud Fadli Zon menyatakan bahwa draf buku sejarah baru tidak akan mendetailkan peristiwa Mei 1998.
Fadli Zon menjelaskan bahwa buku sejarah ini hanya akan memberikan gambaran umum, bukan detail peristiwa. Ia juga menambahkan bahwa pihak yang ingin mendetailkan peristiwa Mei 1998 dapat melakukannya secara mandiri.
Fadli Zon, politisi Gerindra, menekankan bahwa penulisan ulang sejarah ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum, bukan detail peristiwa-peristiwa spesifik.
Protes Aktivis di Rapat Kerja Komisi X DPR RI
Rapat kerja antara Komisi X DPR RI dan Menbud Fadli Zon diwarnai aksi protes dari aktivis.
Koalisi Masyarakat Sipil menggeruduk rapat dan meneriakkan tuntutan untuk menghentikan proyek penulisan ulang sejarah yang dianggap sebagai pemutihan sejarah.
Para aktivis juga menyuarakan penolakan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto dan mendesak penyelesaian pelanggaran HAM berat.
Aksi tersebut sempat menghentikan jalannya rapat beberapa saat. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, kemudian meminta para aktivis untuk tenang dan kembali ke tempat duduk masing-masing.
Menanggapi aksi protes tersebut, Fadli Zon menyatakan bahwa hal itu merupakan bagian dari aspirasi masyarakat.
Ia menganggap aksi protes tersebut sebagai hal yang biasa dan bagian dari dinamika demokrasi.
Tanggapan Fadli Zon Terhadap Protes Aktivis
Fadli Zon menjelaskan bahwa banyak isu yang disuarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil, tidak hanya terkait pemutihan sejarah, tetapi juga soal gelar pahlawan untuk Soeharto.
Ia menilai semua itu sebagai aspirasi yang perlu didengar dan dipertimbangkan.
Perdebatan seputar penulisan ulang sejarah Indonesia masih terus berlanjut. Pernyataan Puan Maharani yang menekankan transparansi dan keadilan dalam penulisan sejarah menjadi sorotan penting. Bagaimana proyek ini akan berjalan selanjutnya dan bagaimana pemerintah akan merespon tuntutan aktivis akan menjadi fokus perhatian publik ke depan.
Ke depannya, diperlukan dialog yang lebih intensif antara pemerintah, DPR, dan berbagai elemen masyarakat agar penulisan sejarah Indonesia dapat dijalankan secara objektif, akurat, dan representatif bagi seluruh rakyat Indonesia.
