Pemerintah Belanda yang baru berusia setahun, mengejutkan dunia internasional dengan runtuhnya koalisi pemerintahan pada 3 Juni 2025. Kejadian ini terjadi di tengah perayaan kemenangan Timnas Indonesia atas China, yang dilatih oleh pelatih asal Belanda. Peristiwa ini menunjukkan betapa rapuhnya koalisi politik dan sekaligus menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kekuatan institusional sebuah negara.
Kejatuhan pemerintahan ini dipicu oleh Partai untuk Kebebasan (PVV) pimpinan Geert Wilders yang menarik diri dari koalisi. Langkah ini menyebabkan koalisi kehilangan mayoritas di parlemen, memaksa Perdana Menteri Dick Schoof menghadap Raja Willem-Alexander untuk menyerahkan surat pengunduran diri beserta seluruh kabinetnya pada 6 Juni 2025.
Runtuhnya Koalisi Akibat Perbedaan Kebijakan Imigrasi
Perselisihan politik yang mendasari runtuhnya pemerintahan Belanda berpusat pada kebijakan imigrasi. Wilders secara tegas menuntut agar imigran Suriah dideportasi dan penerimaan pencari suaka dibatasi secara ketat. Ketidaksepakatan mengenai isu ini menjadi pemicu utama keretakan dalam koalisi pemerintahan.
Perbedaan pandangan yang tajam terkait kebijakan imigrasi ini menunjukkan betapa krusialnya isu ini dalam politik Belanda. Ketidakmampuan para pemimpin koalisi untuk mencapai konsensus mengakibatkan runtuhnya pemerintahan.
Respon Masyarakat yang Tak Terduga: Ketiadaan Panik Massal
Yang mengejutkan, runtuhnya pemerintahan Belanda tidak memicu kepanikan massal. Tidak ada penarikan dana besar-besaran dari bank, demonstrasi besar-besaran di jalanan, atau fluktuasi pasar yang signifikan. Ketahanan sistem negara terbukti mampu meredam potensi kekacauan.
Ketahanan sistem dan kepercayaan publik terhadap institusi negara menjadi kunci utama. Hal ini menunjukkan stabilitas dan kepercayaan yang tinggi terhadap sistem pemerintahan di Belanda.
Pelajaran Berharga: Kekuatan Institusi di Atas Figur Politik
Kejadian ini memberikan pelajaran penting bagi negara lain, termasuk Indonesia. Kekuatan sebuah negara tidak hanya bergantung pada pemimpin karismatik atau koalisi yang kuat, tetapi juga pada kekuatan institusional yang kokoh.
Sistem birokrasi, lembaga keuangan, peradilan, dan sistem hukum di Belanda tetap berfungsi normal. Pelayanan publik tetap berjalan, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, dan diplomasi luar negeri. Ini semua karena sistem telah dirancang untuk beroperasi secara independen dari figur politik tertentu.
Fungsi Negara Tetap Berjalan Optimal
Meskipun dalam status pemerintahan sementara (caretaker), pemerintahan Dick Schoof tetap menjalankan fungsi-fungsi dasar negara. Hal ini membuktikan bahwa sistem pemerintahan Belanda telah dibangun dengan baik dan mampu beroperasi dengan efektif meski terjadi pergantian pemerintahan.
Sistem pemerintahan yang kuat dan terstruktur meminimalisir dampak negatif dari pergantian kekuasaan. Hal ini perlu menjadi contoh bagi negara lain yang ingin membangun sistem pemerintahan yang tangguh dan berkelanjutan.
Membangun Institusi yang Kuat dan Profesional: Prioritas Pembangunan Nasional
Dari peristiwa di Belanda, kita dapat mengambil hikmah pentingnya membangun sistem dan institusi yang kuat dan profesional. Prioritas pembangunan bangsa harus diarahkan pada penguatan institusi, bukan hanya mengandalkan figur pemimpin semata.
Keberhasilan Belanda menghadapi runtuhnya pemerintahan menunjukkan pentingnya membangun institusi yang kokoh dan tidak bergantung pada figur pemimpin. Hal ini perlu ditiru oleh banyak negara.
Ketika tatanan pemerintahan bergantung pada individu atau koalisi yang rapuh, maka goyahnya satu komponen akan menyebabkan instabilitas sistemik. Sebaliknya, institusi pemerintahan yang mapan dan profesional mampu menjamin kelangsungan fungsi negara meski terjadi pergantian kekuasaan.
Salah satu faktor yang menyebabkan minimnya kepanikan masyarakat Belanda adalah karena urusan keseharian mereka tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Ini juga merupakan indikator sistem pemerintahan yang berhasil mendelegasikan tanggung jawab dan kewenangan secara efektif ke berbagai tingkatan.
Kejadian di Belanda menjadi pengingat penting bagi kita untuk fokus pada pembangunan institusi yang kuat dan profesional sebagai fondasi utama stabilitas dan keberlanjutan negara. Dengan demikian, pergantian kekuasaan dan perselisihan politik tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
