Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mencegah 13 orang bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di bank pemerintah tahun 2020-2024. Langkah ini diambil untuk memastikan penyidikan berjalan efektif.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengumumkan pencegahan tersebut pada Senin, 30 Juni 2025. Pencegahan mulai berlaku sejak 27 Juni 2025.
Pencegahan 13 Orang Terkait Kasus EDC BRI
Kasus ini melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero). KPK belum mengungkap identitas ke-13 orang yang dicegah.
Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pencegahan ini merupakan langkah untuk menjamin kelancaran proses penyidikan. Informasi lebih lanjut mengenai identitas terduga akan diumumkan setelah proses penyidikan lebih lanjut.
Penggeledahan Kantor BRI Pusat
Sebelum mengumumkan pencegahan, KPK telah melakukan penggeledahan. Penggeledahan dilakukan di dua lokasi pada 26 Juni 2025.
Lokasi penggeledahan meliputi Kantor BRI Pusat di Sudirman dan sebuah lokasi di Gatot Subroto, Jakarta. Barang bukti terkait kasus tersebut dikumpulkan selama penggeledahan.
Penyidikan Baru dan Pemeriksaan Saksi
Pada 26 Juni 2025, KPK juga mengumumkan dimulainya penyidikan baru terkait kasus ini. Seorang saksi telah diperiksa oleh tim penyidik KPK.
Penyidikan terus berlanjut untuk mengungkap seluruh jaringan dan aktor yang terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan mesin EDC. KPK berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akarnya.
Meskipun identitas 13 orang yang dicegah belum diungkap, langkah pencegahan ini menunjukkan keseriusan KPK dalam menangani kasus dugaan korupsi di BRI. Proses penyidikan yang berkelanjutan diharapkan dapat mengungkap semua fakta dan membawa para pelaku ke pengadilan.
Ke depan, publik dapat menantikan informasi lebih lanjut terkait perkembangan kasus ini dari KPK. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum menjadi penting agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Semoga kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk menjaga integritas dan menghindari tindakan koruptif.
Kasus ini juga menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan dan tata kelola yang baik dalam pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah. Mekanisme yang transparan dan akuntabel dapat meminimalisir potensi terjadinya korupsi di masa mendatang. Perlu adanya peningkatan pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah terjadinya kasus serupa.
