Proyek penulisan ulang sejarah nasional senilai Rp 9 miliar tengah memasuki tahap akhir. Proyek ini melibatkan para sejarawan, arkeolog, dan ilmuwan sosial. Namun, kontroversi muncul terkait penggambaran peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998.
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyangkal sifat “massal” dari pemerkosaan tersebut. Hal ini memicu pertanyaan bagaimana sejarawan akan menuliskan peristiwa tersebut dalam buku sejarah nasional yang baru.
Menimbang Objektivitas dalam Penulisan Sejarah
Profesor Singgih Tri Sulistiyono, editor umum proyek penulisan ulang sejarah Indonesia, menjelaskan tantangan dalam menulis sejarah reformasi. Periode ini, khususnya terkait peristiwa Mei 1998, membutuhkan upaya ekstra karena minimnya sumber tertulis dari sejarawan.
Singgih mengakui perbedaan pandangan dengan Fadli Zon terkait penggunaan istilah “massal”. Tim pencari fakta menggunakan istilah tersebut, namun menurut Fadli Zon, kesimpulan tersebut belum konklusif.
Pandangan Sejarawan Terhadap Peristiwa Mei 1998
Singgih menekankan pentingnya objektivitas dalam penulisan sejarah. Objektivitas dicapai melalui validitas sumber yang otentik dan kredibel. Namun, ia mengakui bahwa sejarah tak pernah sepenuhnya bebas dari kepentingan.
Meskipun pemerkosaan tahun 1998 telah dipastikan masuk dalam penulisan ulang sejarah, narasi detailnya masih dalam tahap perumusan. Singgih belum bisa memastikan bagaimana peristiwa ini akan digambarkan dalam buku tersebut.
Peran Menteri Kebudayaan dalam Proyek Penulisan Ulang Sejarah
Fadli Zon, sebagai Menteri Kebudayaan, menyarankan agar penulisan sejarah tidak memecah belah, melainkan menyatukan bangsa. Ia menekankan pentingnya “reinventing Indonesian identity” melalui narasi sejarah yang baru.
Singgih menyatakan bahwa intervensi Fadli Zon lebih bersifat arahan umum, fokus pada pentingnya persatuan dan rekonstruksi jati diri bangsa Indonesia. Proses penulisan itu sendiri tetap diserahkan kepada tim sejarawan.
Proses penulisan ulang sejarah nasional ini, khususnya terkait peristiwa Mei 1998, menunjukkan kompleksitas dalam merekonstruksi masa lalu. Perbedaan pandangan antara pejabat pemerintah dan tim sejarawan menunjukkan perlunya diskusi dan kesepakatan yang cermat agar sejarah yang ditulis akurat dan objektif, sekaligus mampu mempersatukan, bukan memecah belah bangsa. Tantangan ke depan adalah bagaimana menyusun narasi yang mengakui berbagai perspektif dan sekaligus mampu memberikan gambaran yang seimbang dan mendalam mengenai peristiwa tersebut. Proses ini memerlukan kehati-hatian dan komitmen untuk menghasilkan karya yang bermutu dan bernilai sejarah bagi generasi mendatang.
