Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali mengeluarkan ancaman kontroversial. Kali ini, ia mengincar Zohran Mamdani, calon Wali Kota New York dari Partai Demokrat. Trump mengancam akan menangkap dan mendeportasi Mamdani jika ia menolak bekerja sama dengan otoritas imigrasi AS (ICE). Ancaman ini disampaikan Trump saat mengunjungi pusat penahanan migran di Florida pada Selasa, 1 Juli 2025, seperti yang dikutip dari *The Washington Post*.
Pernyataan Trump ini memicu kontroversi dan kecaman luas, mengingat Mamdani telah menjadi warga negara AS sejak 2018. Ancaman ini juga dianggap sebagai bagian dari retorika anti-imigran yang kerap digunakan Trump.
Ancaman Trump terhadap Calon Wali Kota New York
Trump menyatakan bahwa Mamdani menolak kerja sama dengan ICE di New York. Karena itu, ia berujar, “Kita harus menangkapnya.” Trump bahkan menuduh Mamdani sebagai imigran ilegal, meskipun catatan resmi menunjukkan Mamdani memperoleh kewarganegaraan AS setelah bermigrasi dari Uganda pada usia tujuh tahun.
Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengkonfirmasi bahwa Trump tidak mendukung Mamdani. Namun, Leavitt menghindari mengomentari ancaman penangkapan dan deportasi tersebut.
Zohran Mamdani: Tokoh Progresif yang Memicu Kontroversi
Zohran Mamdani, anggota Majelis Negara Bagian New York, baru saja memenangkan pemilihan pendahuluan Partai Demokrat untuk kursi Wali Kota New York. Kemenangannya cukup mengejutkan, mengingat ia berhasil mengalahkan figur berpengaruh seperti mantan Gubernur New York, Andrew Cuomo.
Mamdani dikenal sebagai politisi progresif yang didukung oleh tokoh-tokoh berpengaruh seperti Senator Bernie Sanders dan anggota DPR Alexandria Ocasio-Cortez. Platform kampanyenya mencakup gagasan-gagasan berhaluan kiri, termasuk program transportasi gratis dan pembekuan kenaikan sewa. Gagasan-gagasan ini tampaknya menjadi salah satu pemicu reaksi keras dari Trump.
Kecaman dan Respons atas Ancaman Trump
Gubernur Negara Bagian New York, Kathy Hochul, langsung mengecam pernyataan Trump. Hochul menyatakan bahwa ancaman terhadap warga negara AS adalah hal yang tidak dapat ditoleransi, terlepas dari status Presiden yang bersangkutan.
Mamdani sendiri merespon ancaman tersebut melalui media sosial. Ia menegaskan bahwa ancaman Trump merupakan bentuk intimidasi terhadap demokrasi dan warga New York. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak akan tunduk pada intimidasi tersebut.
Sikap Mamdani yang menolak kerja sama dengan ICE dalam operasi deportasi, jika terpilih sebagai Wali Kota, akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan AS. Hal ini mengingat kebijakan imigrasi yang ketat dan kontroversial yang telah dan masih diterapkan di AS. Ancaman Trump terhadap Mamdani mencerminkan polarisasi politik yang semakin tajam di AS.
Pemilu Wali Kota New York akan berlangsung pada November mendatang. Jika terpilih, Mamdani berpotensi menjadi salah satu pemimpin kota besar pertama di AS yang secara terbuka menentang kerja sama dengan ICE. Ancaman Trump ini sekali lagi menjadi sorotan tentang retorika anti-imigran dan polarisasi politik di negara tersebut. Kondisi ini menjadi bukti nyata kompleksitas isu imigrasi dan politik di AS.
Trump memiliki sejarah panjang dalam mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait imigrasi. Ia pernah menyebarkan teori konspirasi tentang tempat lahir mantan Presiden Barack Obama dan mempertanyakan kewarganegaraan tokoh-tokoh publik seperti Kamala Harris dan Nikki Haley. Kebijakan deportasi massal selama masa jabatannya juga menuai protes besar-besaran. Kasus Mamdani hanya menjadi salah satu contoh terbaru dari pendekatan kontroversial Trump terhadap isu imigrasi.
Peristiwa ini juga menyoroti peran media sosial dalam menyebarkan informasi dan membentuk opini publik. Pernyataan Trump dan respons Mamdani melalui media sosial menunjukkan betapa pentingnya platform online dalam debat politik masa kini. Ancaman dan respons yang cepat melalui media sosial mempercepat penyebaran informasi dan memanaskan tensi politik.
Kisah Mamdani ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan hak-hak warga negara dan kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi. Ancaman Trump terhadap Mamdani bukan sekadar masalah individual, tetapi menunjukkan tantangan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial di AS. Kejadian ini pun memicu perdebatan publik yang luas mengenai peran ICE dan kebijakan imigrasi di AS.
