Vietnam resmi mengakhiri kebijakan pembatasan dua anak per keluarga yang telah berlangsung selama 37 tahun. Keputusan ini, diumumkan pada Rabu, 4 Juni 2025 oleh Vietnam News Agency, merupakan respons terhadap angka kelahiran nasional yang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Kini, setiap pasangan di Vietnam bebas menentukan jumlah anak yang diinginkan.
Penurunan angka kelahiran ini menjadi perhatian serius pemerintah. Tingkat fertilitas nasional pada 2024 tercatat hanya 1,91 anak per perempuan, jauh di bawah angka 2,1 yang dibutuhkan untuk menjaga kestabilan populasi. Tren ini terutama terlihat di kota-kota besar seperti Hanoi dan Ho Chi Minh City, di mana biaya hidup yang tinggi menjadi faktor penentu.
Dampak Ekonomi Menjadi Pertimbangan Utama
Meskipun kebijakan pembatasan telah dicabut, banyak warga Vietnam mengaku masih ragu untuk memiliki lebih dari dua anak. Biaya hidup yang tinggi menjadi penghalang utama bagi banyak pasangan.
Tran Minh Huong, seorang pegawai kantoran berusia 22 tahun, mengungkapkan kekhawatirannya. Ia menjelaskan bahwa meskipun tumbuh dalam budaya yang menghargai pernikahan dan memiliki anak, realita biaya hidup yang mahal membuat banyak orang berpikir ulang. Hal ini senada dengan pernyataan Hoang Thi Oanh, seorang ibu tiga anak berusia 45 tahun. Ia menyambut baik pencabutan kebijakan, tetapi mengakui kesulitan membesarkan lebih dari dua anak, baik secara finansial maupun fisik.
Upaya Pemerintah Mengatasi Penurunan Populasi
Pemerintah Vietnam sebelumnya telah berupaya mengatasi penurunan angka kelahiran melalui berbagai kampanye dan penyesuaian kebijakan. Namun, upaya-upaya tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan.
Salah satu hambatan utama adalah biaya yang tinggi terkait pengasuhan anak. Pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya menambah beban finansial bagi keluarga. Hal ini mendorong banyak pasangan untuk menunda atau membatasi jumlah anak yang mereka miliki.
Kebijakan Insentif sebagai Solusi Jangka Panjang
Hoang Thi Oanh menyoroti perlunya insentif konkret dari pemerintah untuk mendorong peningkatan angka kelahiran. Ia berpendapat bahwa dukungan langsung dari pemerintah sangat diperlukan agar masyarakat lebih termotivasi untuk memiliki lebih banyak anak.
Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai program dukungan, seperti subsidi pendidikan, layanan penitipan anak yang terjangkau, dan cuti melahirkan yang lebih panjang. Hal ini dapat membantu mengurangi beban finansial dan fisik yang dialami orang tua, sehingga mereka lebih terdorong untuk memiliki lebih banyak anak. Dukungan ini diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat tentang biaya pengasuhan anak dan memicu peningkatan angka kelahiran di Vietnam.
Pemerintah Vietnam menghadapi tantangan besar dalam mengatasi penurunan populasi. Meskipun kebijakan pembatasan dua anak telah dicabut, tantangan ekonomi tetap menjadi hambatan utama bagi peningkatan angka kelahiran. Langkah-langkah konkret berupa insentif dan dukungan pemerintah akan menjadi kunci keberhasilan dalam upaya meningkatkan jumlah penduduk di masa depan. Perubahan ini membutuhkan komitmen jangka panjang dan kolaborasi berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi keluarga yang ingin memiliki lebih banyak anak.
