Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan ultimatum 24 jam kepada Hamas untuk merespons proposal gencatan senjata Gaza. Trump menyebut proposal ini sebagai “usulan final”. Ia menyatakan telah menerima sinyal dari Israel yang bersedia menyetujui gencatan senjata selama 60 hari.
Dalam periode 60 hari tersebut, diharapkan kedua belah pihak dapat berupaya mencari solusi damai untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Jalur Gaza. Trump menyatakan optimisme namun tetap waspada terhadap respon Hamas.
Ultimatum Trump dan Respon Hamas
Trump menyampaikan ultimatum tersebut pada Jumat (4/7/2025). Ia menyatakan bahwa dalam 24 jam ke depan akan terlihat apakah Hamas menerima atau menolak proposal gencatan senjata.
Sumber dekat Hamas mengungkapkan bahwa kelompok tersebut masih menunggu jaminan bahwa proposal yang didukung AS akan benar-benar menghentikan serangan militer Israel. Keengganan Hamas untuk segera menerima proposal ini disebabkan kekhawatiran atas kelanjutan konflik.
Situasi di Gaza dan Konflik Israel-Hamas
Serangan militer Israel di Gaza terus berlanjut, menyebabkan puluhan warga sipil kembali menjadi korban. Hal ini terjadi meskipun upaya diplomasi gencatan senjata sedang berlangsung.
Konflik Israel-Hamas dimulai pada Oktober 2023, ketika Hamas melancarkan serangan ke Israel, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 250 lainnya. Sebagai balasan, Israel melakukan serangan militer besar-besaran ke Gaza, mengakibatkan lebih dari 56.000 warga Palestina tewas.
Krisis kemanusiaan yang parah melanda Gaza akibat konflik ini. Kelaparan dan pengungsian massal terjadi. Tuduhan genosida di Mahkamah Internasional dan pelanggaran hukum perang di Mahkamah Pidana Internasional pun muncul, namun dibantah oleh Israel.
Gencatan senjata sebelumnya yang berlangsung selama dua bulan berakhir pada 18 Maret 2025, setelah serangan udara Israel menewaskan lebih dari 400 warga Palestina. Sebelumnya, Trump sempat mengusulkan AS mengambil alih pemerintahan Gaza, namun ide ini ditolak luas dan dikecam sebagai “pembersihan etnis”.
Perjanjian Abraham dan Peran Arab Saudi
Bersamaan dengan ultimatum kepada Hamas, Trump juga membahas pembicaraan dengan Arab Saudi mengenai perluasan Perjanjian Abraham. Perjanjian ini bertujuan menormalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Teluk.
Pembicaraan ini muncul setelah laporan Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi, Pangeran Khalid bin Salman, di Gedung Putih. Trump optimistis lebih banyak negara akan bergabung dalam Perjanjian Abraham.
Laporan menyebutkan Pangeran Khalid melakukan panggilan telepon kepada Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran setelah pertemuan dengan Trump. Hal ini memicu spekulasi mengenai peran Arab Saudi sebagai jembatan diplomasi di tengah ketegangan regional.
Pertemuan Trump dengan pejabat Saudi terjadi menjelang kunjungan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, ke Washington. Kunjungan tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan antara AS dan Israel.
Situasi di Timur Tengah tetap tegang dan kompleks. Nasib proposal gencatan senjata dan masa depan perdamaian di wilayah tersebut masih belum pasti. Ultimatum Trump kepada Hamas menjadi titik krusial dalam perkembangan konflik ini. Respons Hamas akan menentukan langkah selanjutnya dalam upaya penyelesaian konflik.
