Kejaksaan Republik Indonesia membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan (Nakes) tahun 2025. Langkah ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah memperkuat pelayanan publik di sektor kesehatan.
Peluang ini diharapkan dapat memberikan kepastian karir, kesejahteraan, dan perlindungan hukum bagi tenaga medis yang ingin menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Program ini juga sejalan dengan reformasi birokrasi nasional yang menekankan rekrutmen berbasis kontrak perjanjian kerja.
Persyaratan dan Tahapan Seleksi PPPK Nakes 2025
Calon pelamar PPPK Nakes 2025 di Kejaksaan RI wajib memenuhi seluruh persyaratan dan mengikuti tahapan seleksi yang telah ditentukan.
Persyaratan meliputi aspek administratif, kompetensi profesional, dan integritas pribadi.
- Kualifikasi Pendidikan: Minimal lulusan D3 hingga S2 di bidang kesehatan yang relevan (perawat, bidan, apoteker, dokter umum/spesialis).
- Status Profesi: Memiliki surat tanda registrasi atau izin praktik yang masih berlaku.
- Usia: Minimal 20 tahun dan maksimal sesuai ketentuan batas usia PPPK.
- Kelengkapan Administrasi: Identitas diri, ijazah, transkrip nilai, surat keterangan sehat, dan dokumen pendukung lainnya.
- Integritas dan Moralitas: Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Tahapan seleksi meliputi verifikasi administrasi, ujian kompetensi berbasis CAT, wawancara (bagi yang lolos tes kompetensi), dan pengumuman hasil seleksi.
Peluang Karir dan Peran PPPK Nakes di Kejaksaan
Bergabung sebagai PPPK Nakes Kejaksaan RI menawarkan kesempatan berharga untuk berkontribusi langsung dalam layanan kesehatan internal.
Selain di unit kesehatan internal, PPPK Nakes juga berperan mendukung tugas-tugas Kejaksaan lainnya yang berhubungan dengan pelayanan publik, pengawasan kesehatan pegawai, dan penyuluhan kesehatan masyarakat.
Kehadiran tenaga kesehatan profesional di lingkungan Kejaksaan sangat penting untuk menjamin mutu layanan kesehatan yang terpadu dan profesional.
Rekrutmen PPPK ini diharapkan dapat membantu mengatasi ketimpangan distribusi tenaga kesehatan antara pusat dan daerah dalam jangka panjang.
Tunjangan dan Fasilitas PPPK Nakes 2025 Kejaksaan RI
PPPK Nakes Kejaksaan RI mendapatkan jaminan kesejahteraan yang relatif setara dengan ASN PNS.
Selain gaji pokok, mereka berhak atas berbagai tunjangan sesuai regulasi.
- Tunjangan Keluarga: Untuk pegawai yang sudah menikah, termasuk tambahan untuk anak.
- Tunjangan Pangan: Kompensasi uang pengganti biaya konsumsi bulanan.
- Tunjangan Jabatan Struktural: Bagi PPPK yang menduduki posisi struktural.
- Tunjangan Jabatan Fungsional: Untuk tenaga kesehatan dengan jabatan fungsional tertentu (misal, perawat madya, dokter ahli).
- Tunjangan Lain-lain: Fasilitas tambahan sesuai kebijakan internal dan perundang-undangan.
Mereka juga berhak atas cuti, perlindungan jaminan sosial, dan fasilitas penunjang kerja sesuai standar ASN.
Sistem penggajian dilakukan melalui APBN dan setiap pegawai memiliki NIPPK sebagai identitas hukum.
Meskipun statusnya kontrak (biasanya lima tahun, dapat diperpanjang), PPPK memiliki hak dan kewajiban setara ASN PNS dalam hal perlindungan hukum dan etika profesi.
Persaingan seleksi PPPK Nakes cukup ketat. Persiapan matang sangat penting, meliputi penguasaan kompetensi teknis, pemahaman regulasi ASN dan kebijakan PPPK, penyusunan dokumen administrasi yang lengkap, dan latihan simulasi ujian CAT. Integritas dan komitmen profesional juga menjadi pertimbangan penting.
Kehadiran PPPK Nakes di Kejaksaan RI akan meningkatkan kualitas layanan kesehatan ASN dan keluarganya, memberikan edukasi kesehatan berbasis institusi, dan menyediakan dukungan profesional bagi tugas-tugas khusus Kejaksaan. Program ini turut mendukung pemerataan distribusi tenaga kesehatan di Indonesia.
