Mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, divonis 16 tahun penjara dalam kasus percobaan suap dan gratifikasi senilai Rp 1 triliun. Salah satu poin penting dalam persidangan yang mengemuka adalah penggunaan dana suap Rp 5 miliar dari pengacara Lisa Rachmat untuk membiayai pembuatan film “Sang Pengadil”. Penggunaan dana ini terungkap dalam pertimbangan putusan yang dibacakan oleh hakim.
Dana Suap untuk Film “Sang Pengadil”
Hakim Purwanto S. Abdullah, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, mengungkapkan fakta mengejutkan. Zarof Ricar menggunakan Rp 5 miliar dari Lisa Rachmat, pengacara terpidana pembunuhan Gregorius Ronald Tannur, untuk mendanai pembuatan film “Sang Pengadil”. Informasi ini menjadi bagian penting dalam pertimbangan vonis terhadap Zarof Ricar.
Lisa Rachmat memberikan uang tersebut dalam dua tahap kepada Zarof. Uang tersebut dimaksudkan sebagai suap untuk mempengaruhi putusan kasasi kasus Ronald Tannur di MA.
Kronologi Kasus dan Peranan Zarof Ricar
Setelah Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Ronald Tannur, Lisa Rachmat merasa perlu untuk mempengaruhi putusan kasasi yang diajukan jaksa ke MA. Ia kemudian menghubungi Zarof Ricar untuk meminta bantuannya.
Lisa Rachmat meminta bantuan Zarof untuk mempengaruhi majelis kasasi yang dipimpin oleh Hakim Agung Soesilo. Zarof pun menerima uang suap Rp 5 miliar dari Lisa dan berusaha memengaruhi Hakim Agung Soesilo.
Pertemuan antara Zarof dan Soesilo terjadi di Makassar. Namun, upaya Zarof gagal. MA tetap memutuskan Ronald Tannur bersalah dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Hakim Soesilo sendiri memberikan dissenting opinion.
Vonis dan Dampak Kasus
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan terhadap Zarof Ricar. Meskipun uang suap yang diterima Zarof tidak sampai ke tangan Hakim Agung Soesilo, perbuatannya tetap dijerat hukum. Hakim mempertimbangkan usia Zarof yang telah 63 tahun saat diputus.
Kasus ini menyoroti praktik korupsi yang terjadi di lingkungan peradilan. Penggunaan dana suap untuk membiayai pembuatan film juga menunjukkan adanya upaya penyimpangan dana yang sistematis. Vonis ini diharapkan menjadi efek jera bagi pihak-pihak yang mencoba untuk memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi.
Meskipun usaha suapnya gagal, kasus ini tetap mencoreng citra peradilan Indonesia. Keberhasilan penegak hukum mengungkap dan menjatuhkan hukuman kepada Zarof Ricar diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pemberantasan korupsi di lingkungan peradilan. Transparansi dan akuntabilitas di lingkungan peradilan harus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Kasus ini juga mempertegas pentingnya integritas dan profesionalisme di lembaga peradilan.
