Krisis politik mengguncang Thailand. Perdana Menteri (PM) Paetongtarn Shinawatra, yang baru menjabat 10 bulan, menghadapi desakan mundur setelah salah satu mitra koalisi utama menarik diri. Situasi ini diperparah oleh bocornya rekaman percakapan telepon yang menimbulkan kontroversi.
Kehilangan dukungan koalisi dan penurunan popularitasnya telah menempatkan Paetongtarn dalam posisi yang sangat sulit. Kondisi ekonomi yang lesu dan sengketa wilayah dengan Kamboja semakin memperburuk keadaan.
Skandal Percakapan Telepon dan Keruntuhan Koalisi
Bocornya rekaman percakapan telepon antara Paetongtarn dan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, menjadi pemicu utama krisis ini. Dalam percakapan tersebut, Paetongtarn mendesak Hun Sen untuk menyelesaikan sengketa wilayah secara damai.
Partai Bhumjaithai, mitra koalisi terbesar kedua, langsung menarik diri sebagai respon atas bocoran tersebut. Mereka menilai percakapan tersebut merugikan integritas bangsa, kedaulatan negara, dan citra militer.
Partai-partai koalisi lainnya, United Thai Nation (UTN), Chart Thai Pattana, dan Partai Demokrat, mengadakan rapat untuk membahas langkah selanjutnya. Jika partai-partai ini juga menarik diri, pemerintahan Paetongtarn akan menjadi pemerintahan minoritas yang sulit bertahan.
Paetongtarn sendiri belum memberikan komentar resmi atas keluarnya Partai Bhumjaithai. Namun, ia terlihat memasuki kantor pemerintahan dengan pengawalan ketat kepolisian.
Sengketa dengan Kamboja dan Dampak Ekonomi
Sengketa wilayah yang memanas dengan Kamboja juga menjadi faktor penting dalam krisis ini. Ketegangan antara kedua negara telah memicu kekhawatiran akan kemungkinan bentrokan militer.
Situasi ini berdampak signifikan pada ekonomi Thailand. Indeks bursa saham Thailand turun hingga 2,4 persen pada perdagangan pagi, mencapai level terendah sejak 9 April.
Dalam percakapan telepon yang bocor, Paetongtarn meminta Hun Sen untuk tidak mendengarkan “pihak lain” di Thailand, termasuk seorang jenderal militer. Pernyataan ini dianggap sebagai kritik terhadap militer Thailand.
Paetongtarn kemudian mengadakan pertemuan dengan pejabat keamanan tertinggi untuk membahas krisis dengan Kamboja dan meminta maaf atas kebocoran percakapan tersebut.
Masa Depan Politik Thailand dan Bayang-Bayang Thaksin
Jika Paetongtarn mundur, parlemen akan memilih perdana menteri baru dari daftar kandidat pemilu 2023. Kemungkinan lain adalah pembubaran parlemen dan pemilu dini.
Partai Rakyat, oposisi terbesar dan saat ini partai paling populer, berpotensi diuntungkan dari skenario tersebut. Partai ini merupakan kelanjutan dari Partai Move Forward (MFP) yang memenangkan pemilu 2023 namun dibubarkan oleh pengadilan.
Pengaruh ayahnya, Thaksin Shinawatra, juga menjadi sorotan. Meskipun tidak memegang jabatan resmi, Thaksin tetap aktif berkomentar tentang kebijakan pemerintahan.
Sikap militer yang semakin agresif terkait sengketa perbatasan dengan Kamboja juga memperlihatkan peran dominan militer dalam politik Thailand dan ketegangan lama antara para jenderal dengan keluarga Shinawatra.
Militer Thailand sendiri telah mengeluarkan pernyataan yang menegaskan komitmen terhadap demokrasi dan menyerukan persatuan nasional. Namun, sejarah kudeta militer pada tahun 2006 dan 2014 menunjukkan betapa kuatnya pengaruh militer dalam politik Thailand.
Krisis politik di Thailand saat ini menjadi titik balik yang krusial. Masa depan pemerintahan dan stabilitas politik negara ini masih belum pasti.
Ke depan, perkembangan politik di Thailand akan sangat bergantung pada bagaimana berbagai pihak, termasuk partai-partai politik, militer, dan masyarakat sipil, merespon krisis ini. Proses penyelesaian sengketa dengan Kamboja juga akan menjadi penentu penting dalam stabilitas jangka panjang negara tersebut.
