Militer Amerika Serikat (AS) menyampaikan permintaan maaf resmi kepada Pemerintah Prefektur Okinawa, Jepang, terkait kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang prajurit AS pada Mei 2024. Permintaan maaf tersebut disampaikan langsung oleh Kolonel Kepala Staf Divisi Marinir ke-3 AS, Neil Owens, saat kunjungan ke kantor pemerintahan Okinawa pada Kamis, 3 Juli 2025.
Insiden ini telah menimbulkan keresahan besar di Okinawa, baik bagi korban maupun masyarakat luas. Permintaan maaf dari Owens merupakan yang pertama kali disampaikan secara resmi oleh militer AS kepada pemerintah Okinawa, meskipun sejumlah kasus kekerasan seksual yang melibatkan personel militer AS di Okinawa telah terungkap sejak Juni 2024.
Kasus Pemperkosaan dan Hukuman Terhadap Prajurit AS
Kopral Dua Jamel Clayton, pelaku pemerkosaan, telah dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara pada akhir Juni 2025. Clayton didakwa mencekik seorang perempuan berusia 20-an tahun saat mencoba memperkosanya.
Meskipun telah divonis bersalah, Clayton mengajukan banding atas putusan tersebut. Korban mengalami luka di mata dan membutuhkan waktu sekitar dua pekan untuk pemulihan.
Pengadilan Distrik Naha menyatakan bahwa Clayton mencekik korban dari belakang di wilayah Yomitan sebelum mencoba memperkosanya. Serangan tersebut dinilai sebagai tindakan keji yang mengabaikan hak asasi perempuan.
Tanggapan Pemerintah Okinawa dan Usulan Pencegahan
Direktur Jenderal Kantor Gubernur Okinawa, Masahito Tamari, menyatakan keprihatinannya atas insiden tersebut. Ia juga mempertanyakan sistem pengawasan internal militer AS terhadap anggotanya.
Sebagai upaya pencegahan agar insiden serupa tidak terulang, militer AS mengusulkan patroli gabungan dengan kepolisian Jepang. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan pengawasan di wilayah tersebut.
Kehadiran Militer AS di Okinawa dan Sentimen Masyarakat
Okinawa menampung sebagian besar pangkalan militer AS di Jepang. Keberadaan pangkalan militer AS di Okinawa telah lama menjadi sumber kontroversi.
Warga Okinawa sering mengeluhkan kebisingan pesawat, pencemaran lingkungan, dan kasus-kasus kejahatan yang melibatkan personel militer AS. Hal ini telah memicu sentimen anti-militer yang kuat di kalangan masyarakat Okinawa.
Permintaan maaf dari militer AS diharapkan dapat meredakan ketegangan, namun kepercayaan masyarakat Okinawa perlu dibangun kembali melalui tindakan nyata dan komitmen yang kuat untuk mencegah terjadinya insiden serupa di masa mendatang. Sistem pengawasan internal militer AS perlu diperkuat dan dipertanggungjawabkan.
Kejadian ini sekali lagi menyoroti pentingnya pertanggungjawaban dan transparansi dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang melibatkan personel militer asing di wilayah Jepang. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan keamanan menjadi taruhannya.
