Perdana Menteri Mongolia, Luvsannamsrai Oyun-Erdene, mengundurkan diri pada Selasa (3/6/2025). Pengunduran diri ini menyusul mosi tidak percaya di parlemen. Gelombang kritik publik terhadap gaya hidup mewah putranya turut memperparah situasi. Hanya 44 dari 126 anggota parlemen yang mendukungnya dalam pemungutan suara, jauh di bawah ambang batas mayoritas.
Oyun-Erdene, yang menjabat sejak 2021, menyatakan pemerintahnya tak lagi mampu memimpin. Ia mengungkapkan rasa bangga atas pengabdiannya kepada rakyat Mongolia. Kejadian ini menandai berakhirnya masa jabatannya yang penuh gejolak.
Gaya Hidup Mewah Putra Perdana Menteri Picu Amarah Publik
Gaya hidup mewah putra Oyun-Erdene menjadi sorotan tajam. Unggahan media sosial menampilkan pertunangan mewah putranya yang berusia 23 tahun.
Pesta tersebut menampilkan hotel kelas atas dan barang-barang bermerek. Hal ini memicu kemarahan publik, terutama di tengah kesulitan ekonomi yang dialami banyak warga Mongolia.
Publik mempertanyakan sumber kekayaan keluarga Oyun-Erdene. Perdana Menteri ini dikenal berasal dari latar belakang keluarga sederhana di pedesaan.
Kontras antara gaya hidup mewah keluarga Perdana Menteri dan kesulitan ekonomi rakyat menjadi sorotan utama. Warga mempertanyakan bagaimana keluarga Perdana Menteri mampu membiayai gaya hidup tersebut.
Koalisi Pemerintahan Runtuh di Tengah Demonstrasi
Krisis politik ini menandai keruntuhan koalisi tiga partai yang mendukung pemerintahan Oyun-Erdene. Koalisi tersebut dibentuk Juli tahun lalu, terdiri dari Partai Rakyat Mongolia dan dua partai oposisi.
Pembentukan koalisi ini terjadi setelah pemilu sebelumnya tak menghasilkan mayoritas mutlak bagi partai penguasa. Ketidakstabilan politik ini semakin diperparah oleh skandal gaya hidup mewah keluarga Perdana Menteri.
Skandal tersebut mendorong anggota koalisi mendesak pengunduran diri Oyun-Erdene. Aksi unjuk rasa selama dua minggu di Ulaanbaatar, sebagian besar diikuti generasi muda, turut memperkuat tekanan tersebut.
Dampak Sosial-Ekonomi dan Respon Pemerintah
Ketimpangan sosial-ekonomi di Mongolia semakin terlihat nyata. Warga harus menyisihkan hampir separuh penghasilan untuk pajak.
Biaya hidup yang melonjak membuat banyak orang hidup dari utang. Kondisi ini diperburuk oleh citra pejabat negara yang hidup mewah.
Amina, seorang warga Mongolia, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah. Ia mengatakan gaya hidup mewah pejabat negara terasa seperti ejekan bagi rakyat.
Protes yang terjadi mencerminkan rasa frustrasi publik terhadap ketidakpedulian pemerintah terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat. Pemerintah dinilai gagal mengatasi masalah ekonomi dan ketimpangan sosial.
Pengunduran diri Perdana Menteri Oyun-Erdene menandai babak baru dalam politik Mongolia. Skandal ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas para pemimpin dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Ke depan, pemerintahan baru diharapkan mampu mengatasi kekecewaan publik dan menjawab tuntutan perubahan yang lebih baik. Kepercayaan publik terhadap pemerintahan menjadi hal krusial yang harus dibangun kembali.
