Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) di sebuah bank pemerintah. Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan penggeledahan di beberapa lokasi. Nilai proyek pengadaan mesin EDC ini diperkirakan mencapai Rp2,1 triliun.
Dugaan korupsi tersebut terjadi dalam kurun waktu cukup panjang, yakni antara tahun 2020 hingga 2024. Meskipun demikian, KPK masih belum dapat merinci besaran kerugian negara yang ditimbulkan.
Kronologi Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC
KPK telah menetapkan rentang waktu dugaan tindak pidana korupsi ini dari tahun 2020 hingga 2024. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan hal ini dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK.
Budi Prasetyo menambahkan bahwa KPK belum dapat mengumumkan detail mengenai kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh kasus ini. Informasi lebih lengkap akan diungkapkan setelah proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
Penyidikan perkara ini masih terus berlanjut. KPK masih mengumpulkan bukti dan keterangan untuk memperkuat kasus ini.
Penggeledahan dan Pemeriksaan Saksi
Sebagai bagian dari penyelidikan, KPK telah melakukan penggeledahan di dua lokasi. Lokasi tersebut meliputi Kantor BRI Pusat di Sudirman dan sebuah lokasi di Gatot Subroto, Jakarta.
Penggeledahan ini dilakukan pada tanggal 26 Juni 2025. Petugas KPK menyita sejumlah barang bukti yang dianggap penting untuk mendukung proses penyidikan.
Selain penggeledahan, KPK juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Pemeriksaan saksi bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan informasi lebih lanjut terkait kasus ini.
Nilai Proyek dan Potensi Kerugian Negara
Proyek pengadaan mesin EDC di bank pemerintah ini memiliki nilai yang cukup fantastis, yaitu sekitar Rp2,1 triliun. Besarnya nilai proyek ini menjadi salah satu perhatian utama dalam penyelidikan KPK.
Meskipun nilai proyek sudah diketahui, KPK masih belum dapat menentukan besaran kerugian negara yang terjadi. Perhitungan kerugian negara akan dilakukan setelah proses investigasi selesai.
KPK menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini. Lembaga antirasuah ini akan memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat akan bertanggung jawab.
Langkah-Langkah KPK dalam Mengusut Kasus
- Melakukan penyelidikan awal berdasarkan surat perintah penyelidikan (sprindik) umum.
- Melakukan penggeledahan di beberapa lokasi yang diduga terkait dengan kasus tersebut.
- Memeriksa sejumlah saksi untuk mengumpulkan keterangan dan informasi.
- Menganalisis bukti-bukti yang telah dikumpulkan untuk menentukan tersangka dan konstruksi perkara.
- Menghitung potensi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan.
Kasus dugaan korupsi pengadaan mesin EDC ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dan transparansi dalam setiap proyek pemerintah, terutama yang melibatkan dana besar. KPK berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Proses hukum akan terus berlanjut hingga semua pihak yang terlibat dimintai pertanggungjawaban.
