Kedatangan warga Israel ke Siprus dalam jumlah besar telah memicu kekhawatiran serius. Sekitar 15.000 warga Israel telah menetap di Siprus Selatan, terutama di Larnaca dan Limassol. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang implikasi geopolitik dan keamanan bagi pulau tersebut.
Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Politisi lokal dan analis geopolitik dari berbagai negara menyatakan keprihatinan mereka terhadap situasi ini.
Tuduhan Penjajahan Diam-Diam oleh Israel
Ketua partai oposisi AKEL, Stefanos Stefanu, mengatakan bahwa Israel sedang melakukan penjajahan diam-diam di Siprus. Ia menuduh warga Israel membeli lahan strategis secara terorganisir.
Stefanu mengklaim pembelian lahan ini merupakan proses yang terstruktur dan disengaja. Hal ini bertujuan untuk menguasai aset ekonomi utama dan wilayah luas di Siprus.
Ia juga menyoroti pembangunan sekolah, sinagoga, dan infrastruktur komunitas lainnya oleh warga Israel. Hal ini berpotensi menciptakan kawasan tertutup eksklusif bagi warga Israel di Siprus.
Narasi serupa juga digemakan di media sosial AKEL, yang menyebut Siprus sebagai “Israel baru” atau “negara baru yang dijajah Israel”.
Ancaman Keamanan Nasional yang Kompleks
Analis dan pejabat dari Turki dan Republik Turki Siprus Utara (TRNC) turut menganggap fenomena ini sebagai ancaman keamanan nasional. Mereka melihatnya sebagai permasalahan yang jauh lebih luas dari sekadar kepemilikan properti.
Dr. Emete Gozuguzelli, pakar hukum internasional dari Universitas Ilmu Sosial Ankara, menjelaskan bahwa ini bukan hanya masalah real estat. Ini juga menyangkut keamanan, intelijen, dan diplomasi.
Gozuguzelli menyorot peran organisasi Chabad, sebuah gerakan Yahudi ultra-Ortodoks. Organisasi ini aktif membangun sinagoga, taman kanak-kanak, dan fasilitas lainnya di Siprus.
Ia memperingatkan bahwa struktur ini dapat menjadi dasar keberadaan permanen komunitas Israel. Hal ini berpotensi menimbulkan pengaruh sosial dan operasi intelijen terselubung.
Ia juga menambahkan bahwa permukiman warga Israel ini bisa menjadi bagian dari jaringan strategis di Mediterania Timur. Kerja sama antara Israel, Amerika Serikat, Yunani, dan Siprus Yunani dinilai sebagai respons terhadap sikap tegas Turki di kawasan tersebut.
Potensi pemasangan infrastruktur pengawasan militer di Limassol atau Larnaca, misalnya, bisa menjadi titik pemantauan aktivitas angkatan laut dan udara Turki. Gozuguzelli menekankan pentingnya menyadari bahwa tidak semua migran Israel di Siprus adalah warga sipil.
Sebagian dari mereka, menurutnya, mungkin terlibat dalam pengumpulan data, pengaruh politik, hingga mobilisasi di masa konflik.
Kekhawatiran atas Kedaulatan dan Keseimbangan Geopolitik
Pembelian lahan skala besar oleh warga Israel juga memicu kekhawatiran tentang kedaulatan Siprus. Kepemilikan aset ini dapat digunakan sebagai dasar tuntutan wilayah atau kebijakan dalam negosiasi damai di masa depan.
Perjanjian bilateral antara Israel dan Siprus Yunani juga berpotensi melanggar Traktat Jaminan 1960. Traktat ini menjadikan Turki, Yunani, dan Inggris sebagai penjamin status quo di pulau tersebut.
Gozuguzelli merekomendasikan agar Turki dan TRNC meningkatkan pengawasan di pesisir timur dan memperkuat pertahanan udara. Penggunaan drone untuk pemantauan lintas batas 24 jam juga disarankan, khususnya untuk mengawasi aktivitas organisasi seperti Chabad.
Secara keseluruhan, situasi ini dianggap sebagai lebih dari sekadar gelombang migrasi biasa. Ini adalah gerakan strategis dengan implikasi serius terhadap kedaulatan maritim Turki dan keseimbangan politik di Siprus.
Perkembangan ini membutuhkan pengawasan ketat dan analisis mendalam untuk memahami implikasi jangka panjangnya bagi seluruh kawasan Mediterania Timur. Penting untuk memantau situasi ini secara berkelanjutan untuk menghindari potensi konflik dan ketidakstabilan di masa depan.
