Serangan militer Amerika Serikat (AS) terhadap Iran pada Minggu dini hari, 22 Juni 2025, telah menuai kecaman internasional. Serangan yang terjadi bersamaan dengan serangan militer Israel ini memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik regional yang berpotensi menimbulkan perang besar di Timur Tengah. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengecam keras tindakan sepihak AS tersebut.
BKSAP menilai serangan ini bukan hanya memperburuk situasi, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap diplomasi internasional. Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menekankan perlunya penyelesaian konflik melalui jalur damai, bukan kekuatan militer.
Kecaman Keras BKSAP DPR RI atas Serangan AS ke Iran
BKSAP DPR RI menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan militer AS ke Iran. Tindakan sepihak AS dinilai telah mencederai proses diplomasi yang sedang berlangsung.
Mardani Ali Sera, Ketua BKSAP dari Fraksi PKS, mengatakan serangan tersebut merusak kepercayaan terhadap mekanisme diplomasi internasional. Ia menegaskan pentingnya peran parlemen dunia dalam mencegah konflik dan menjaga perdamaian global.
Serangan yang dilakukan AS dilaporkan melibatkan enam bom penghancur bunker GBU-57 yang menargetkan fasilitas nuklir bawah tanah Fordow. Selain itu, kapal selam AS juga meluncurkan sedikitnya 30 rudal Tomahawk ke berbagai target di Iran.
Serangan Terjadi Bersamaan dengan Serangan Israel dan Perundingan Iran-UE
Kesamaan waktu serangan AS dan Israel terhadap Iran memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik. Kedua serangan tersebut terjadi secara bersamaan, pada Minggu dini hari pukul 03.00 waktu setempat.
Hal ini memperkuat dugaan adanya koordinasi antara AS dan Israel. BKSAP pun semakin khawatir akan potensi pecahnya perang terbuka di kawasan Timur Tengah.
Serangan tersebut juga terjadi saat perundingan antara delegasi Iran dan Uni Eropa tengah berlangsung di Swiss. Kejadian ini semakin mempersulit upaya diplomasi untuk meredakan ketegangan.
Pentingnya Diplomasi dan Peran Parlemen dalam Mencegah Konflik
Mardani menekankan pentingnya peran parlemen dunia dalam mencegah konflik dan menjaga perdamaian. Kekuatan militer, menurutnya, bukanlah solusi utama dalam menyelesaikan sengketa internasional.
Diplomasi parlementer harus menjadi garda terdepan dalam membangun kepercayaan antarnegara. Upaya penyelesaian damai yang berkelanjutan menjadi kunci utama dalam mengatasi konflik.
Parlemen di seluruh dunia memiliki tanggung jawab strategis untuk mencegah eskalasi konflik. Mereka harus aktif mendorong penyelesaian damai dan menghindari penggunaan kekuatan militer sebagai solusi utama.
Insiden ini menjadi pengingat pentingnya dialog dan negosiasi dalam menyelesaikan perselisihan internasional. Keberhasilan diplomasi akan menentukan stabilitas regional dan global. Peran aktif parlemen internasional sangat krusial dalam mewujudkan perdamaian berkelanjutan. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk memprioritaskan dialog dan kerjasama.
