Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriana Gantina, menyoroti permasalahan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang rumit. Ribuan penerima bansos di Cirebon dan Indramayu mengalami kesulitan mencairkan dana, bukan karena dugaan penggunaan rekening untuk judi online seperti yang sempat diberitakan, melainkan karena masalah administrasi. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas pembekuan 10 juta rekening penerima bansos oleh PPATK, beberapa di antaranya diduga digunakan untuk transaksi judi online. Selly menekankan pentingnya klarifikasi dan penyelidikan lebih lanjut untuk menghindari stigma negatif terhadap penerima bansos.
Pembekuan rekening tersebut memicu kekhawatiran dan menimbulkan pertanyaan akan transparansi penyaluran bansos. Selly menganggap perlu dilakukan penelusuran lebih dalam mengenai permasalahan ini untuk memastikan keadilan bagi seluruh penerima bansos.
Masalah Teknis Administrasi, Bukan Judi Online
Selly Andriana Gantina mengungkapkan temuannya setelah bertemu langsung dengan ribuan penerima bansos di Jawa Barat. Kesulitan pencairan dana yang dialami bukan disebabkan oleh penggunaan rekening untuk judi online.
Masalah utama justru terletak pada ketidaksesuaian data antara Database Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSN) atau Kartu Keluarga (KK) dan KTP dengan data Know Your Customer (KYC) di perbankan.
Ketidaksesuaian data ini menyebabkan banyak penerima bansos, misalnya Darsinih yang namanya berbeda sedikit di KTP dan KYC, gagal mencairkan bantuan. Meskipun NIK, alamat, dan data orang tua sama, pencairan tetap terhambat.
Peran PPATK dan Kemensos dalam Klarifikasi Data
Selly meminta PPATK dan Kemensos untuk menindaklanjuti temuan ini dengan membuka data lebih detail. Hal ini penting untuk mencegah stigmatisasi negatif terhadap penerima bansos yang sebagian besar merupakan masyarakat prasejahtera.
Data yang dirilis sebelumnya menyebutkan lebih dari 10 juta penerima bansos dengan total nilai Rp2 triliun, sejumlah rekening di antaranya diduga digunakan untuk judi online.
Selly menekankan pentingnya transparansi data untuk memastikan keadilan dan menghindari kesalahpahaman.
Analisis Mendalam dan Investigasi Lebih Lanjut
Selly mendesak PPATK untuk menyelidiki lebih lanjut terkait penumpukan dana bansos di perbankan. Ia meminta agar PPATK menganalisis bank mana yang menyimpan dana bansos tersebut dan berapa lama dana tersebut mengendap.
Investigasi ini perlu meneliti kemungkinan adanya pembiaran, indikasi pembiaran laporan dari petugas lapangan, dan perbedaan Standar Operasional Prosedur (SOP) antar perbankan.
Selly juga menyoroti kemungkinan adanya agenda tersembunyi di balik permasalahan ini yang dapat mengarah pada tindakan pidana.
Upaya advokasi dari pekerja sosial belum cukup mengatasi permasalahan ini, sehingga diperlukan langkah investigatif yang komprehensif.
Kesimpulannya, permasalahan penyaluran bansos ini lebih kompleks dari yang terlihat. Bukan hanya masalah judi online, melainkan juga masalah administrasi yang berujung pada ketidakadilan bagi penerima manfaat. Transparansi data dan investigasi yang menyeluruh menjadi kunci untuk menyelesaikan permasalahan ini dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
