Pemerintah Australia tengah berupaya mengonfirmasi laporan yang menyebutkan Rusia berupaya menempatkan pesawat jarak jauhnya di Indonesia. Laporan ini muncul dari situs web militer Amerika Serikat, Janes, yang menyebutkan Rusia telah mengajukan permintaan resmi untuk menggunakan Pangkalan Angkatan Udara Manuhua di Biak Numfor, Papua. Kecemasan pun muncul di Australia mengingat potensi dampak strategisnya.
Wakil Perdana Menteri Australia, Richard Marles, telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Pertahanan Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin. Sjafrie Sjamsoeddin membantah keras laporan tersebut.
Bantahan Indonesia dan Reaksi Australia
Meskipun Menteri Pertahanan Indonesia membantah laporan tersebut, Australia tetap mencari klarifikasi lebih lanjut. Pemerintah Australia menyadari bahwa permintaan mungkin diajukan pada level yang lebih rendah dan belum sampai ke tingkat menteri. Menteri Luar Negeri Penny Wong menekankan bahwa pemerintah Australia sedang aktif mencari informasi tambahan dari Indonesia untuk memastikan akurasi laporan ini.
Australia menyadari potensi implikasi jika Rusia memang mendapatkan akses ke pangkalan udara di Papua. Kedekatan lokasi dengan Australia akan menimbulkan kekhawatiran keamanan. Selain itu, Rusia berpotensi menggunakan pangkalan tersebut untuk memata-matai fasilitas pertahanan Amerika Serikat di kawasan Pasifik Barat, termasuk di Guam.
Sejarah dan Analisis Strategis
Pada tahun 2017, Rusia pernah menerbangkan dua pesawat pengebom berkemampuan nuklir dalam misi patroli dari pangkalan udara di Biak Numfor. Misi ini diduga sebagai latihan pengumpulan intelijen. Kejadian tersebut menjadi preseden dan menambah kecemasan Australia terkait kemungkinan penempatan pesawat militer Rusia di Indonesia.
Seorang sumber di Jakarta menilai kecil kemungkinan Indonesia akan mengabulkan permintaan Rusia. Hal ini dikarenakan permintaan tersebut dapat membahayakan prinsip-prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang sudah berjalan lama. Malcolm Davis dari Australian Strategic Policy Institute menyatakan bahwa kesepakatan tersebut masih belum pasti dan berpotensi gagal karena tekanan dari Australia, Jepang, dan Amerika Serikat. Namun, ia juga memperingatkan potensi peningkatan penempatan aset militer AS dan Australia jika Indonesia memberikan izin.
Respons Politik dan Hubungan Internasional
Pemimpin Oposisi Australia, Peter Dutton, mengatakan bahwa kegagalan pemerintah Australia untuk mendapatkan peringatan dini tentang permintaan tersebut sebelum dipublikasikan akan menjadi “kegagalan hubungan diplomatik yang fatal”. Ia mengecam potensi kehadiran militer Rusia di wilayah tersebut.
Sementara itu, Perdana Menteri Anthony Albanese menegaskan pemerintah Australia sedang berupaya melakukan klarifikasi atas laporan tersebut. Ia menekankan pentingnya klarifikasi yang tepat dalam hubungan internasional. Meskipun Kementerian Luar Negeri dan Pertahanan Indonesia belum memberikan pernyataan resmi, Australia tetap waspada dan melanjutkan upaya diplomasi untuk memastikan transparansi dan keamanan regional.
Hubungan Indonesia dan Rusia memang mengalami peningkatan, ditandai dengan kunjungan pejabat militer senior Rusia ke Indonesia pada Februari lalu, serta latihan angkatan laut bersama di Laut Jawa pada bulan November. Namun, peningkatan hubungan bilateral ini tidak serta merta menjamin persetujuan Indonesia terhadap permintaan penempatan pesawat militer Rusia. Australia menilai Rusia dan China semakin memperhatikan kehadiran militer AS yang kuat di Darwin dan Wilayah Utara.
Peristiwa ini menyoroti kompleksitas dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, serta pentingnya komunikasi dan transparansi dalam menjaga stabilitas regional. Perkembangan selanjutnya akan menentukan seberapa besar ancaman sebenarnya yang dihadapi Australia dan negara-negara tetangganya. Kejelasan dari Indonesia terkait permintaan Rusia sangat dinantikan.
