Seruan untuk menggulingkan pemerintahan Republik Islam Iran kembali menggema, didorong oleh kelompok oposisi dalam dan luar negeri. Namun, situasi geopolitik yang memanas, terutama dengan serangan Israel ke wilayah Iran, membuat sebagian warga Iran di dalam negeri bersikap lebih hati-hati.
Di tengah ketegangan ini, muncul tokoh-tokoh berpengaruh yang menyerukan perubahan. Perbedaan pendapat dan strategi yang diterapkan pun terlihat jelas di antara para aktor kunci dalam pergerakan ini.
Seruan Perubahan dan Respon Beragam dari Dalam Negeri
Reza Pahlavi, putra mendiang Shah Iran, menyatakan bahwa momentum perubahan telah tiba dan ia siap memimpin transisi politik di Iran. Seruannya disambut antusias oleh beberapa kelompok oposisi di luar negeri, termasuk organisasi separatis Kurdi dan Baluchi.
Namun, di dalam negeri, responnya jauh lebih beragam. Atena Daemi, aktivis HAM yang pernah dipenjara, menilai situasi saat ini terlalu berbahaya untuk demonstrasi besar-besaran. Ia mengkhawatirkan keselamatan warga sipil.
Pendapat serupa diungkapkan Narges Mohammadi, peraih Nobel Perdamaian. Ia menyatakan keprihatinannya melalui media sosial, menolak imbauan pengungsian dari beberapa wilayah Teheran.
Beberapa aktivis lain yang diwawancarai mengungkapkan dukungan terhadap perubahan rezim, tetapi menolak seruan demonstrasi yang datang dari luar negeri. Mereka menganggap pihak luar, termasuk Israel, hanya mengejar kepentingan sendiri.
Fragmentasi di Kalangan Oposisi dan Kurangnya Dukungan Luas
Selain Reza Pahlavi, Organisasi Mujahidin Rakyat Iran (MEK/MKO) juga merupakan kelompok oposisi yang berpengaruh. Namun, sejarah kontroversial mereka, termasuk tuduhan pelanggaran HAM dan keterlibatan dalam Perang Iran-Irak, menciptakan keraguan di kalangan masyarakat.
Maryam Rajavi, pemimpin Dewan Perlawanan Nasional Iran, menyatakan penolakannya terhadap kembalinya sistem monarki. Hal ini menggambarkan fragmentasi dan perbedaan ideologi yang ada di antara kelompok oposisi di luar negeri.
Dukungan masyarakat Iran terhadap kelompok-kelompok oposisi luar negeri masih dipertanyakan. Banyak warga Iran yang terlalu muda untuk mengingat era pra-revolusi 1979, meski nostalgia terhadap masa lalu tetap ada.
Sejarah Protes dan Persiapan Rezim
Iran telah mengalami beberapa gelombang protes nasional dalam dua dekade terakhir. Protes tahun 2009 dipicu dugaan kecurangan pemilu. Demonstrasi tahun 2017 berfokus pada krisis ekonomi. Sedangkan protes tahun 2022 dipicu kematian Mahsa Amini dan menyoroti isu hak-hak perempuan.
Tokoh reformis Mir-Hossein Mousavi, yang menjadi simbol gerakan 2009, masih ditahan di rumah. Ia tetap mendukung reformasi sistem, bukan penggulingan total.
Di sisi lain, rezim Iran mempersiapkan diri menghadapi potensi demonstrasi. Milisi Basij dikerahkan untuk menjaga stabilitas dan menangkal ancaman.
Serangan Israel, meski menargetkan aparat keamanan, berdampak luas pada warga sipil. Hal ini menimbulkan ketakutan dan kemarahan terhadap pemerintah Iran maupun Israel.
Pertanyaan krusial tetap belum terjawab: siapa yang akan memimpin gerakan rakyat, kapan waktu yang tepat untuk demonstrasi, dan apa agenda perubahan yang akan diperjuangkan. Situasi perang Israel-Iran yang memanas semakin mempersulit pencarian jawaban tersebut. Masa depan Iran masih diliputi ketidakpastian.
