Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghadapi tantangan berat dalam mengesahkan RUU pajak dan pengeluaran andalannya, yang dijuluki “Big Beautiful Bill”. RUU ini, yang telah lolos di Senat dengan selisih tipis satu suara, kini menghadapi penolakan dari sesama anggota Partai Republik di DPR AS. Perdebatan sengit terjadi saat pemungutan suara pada Rabu, 2 Juli 2025, mengancam keberhasilan RUU tersebut.
Keberhasilan RUU ini sangat penting bagi Trump, karena memuat banyak janji kampanyenya. Namun, sejumlah anggota Partai Republik di Kongres AS menyatakan keberatan, menciptakan perpecahan di dalam partai dan menghambat proses pengesahan. Ketidaksepakatan ini menimbulkan kekhawatiran atas potensi kegagalan RUU yang telah melalui proses panjang.
Perdebatan Panas di Kongres AS
Pemungutan suara di DPR AS pada Rabu, 2 Juli 2025, berlangsung alot dan penuh perdebatan. Pemimpin Partai Republik berupaya meyakinkan anggota parlemen yang menentang RUU tersebut. Namun, perdebatan yang berlangsung selama tujuh jam 31 menit – rekor terlama dalam sejarah DPR – mencerminkan perbedaan pandangan yang tajam.
Ketua DPR AS, Mike Johnson, menunda pemungutan suara prosedural selama lebih dari dua jam setelah pemungutan suara awal. Hal ini menunjukkan betapa alotnya negosiasi yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan. Ketidakpastian pun masih menyelimuti nasib RUU “Big Beautiful Bill” ini.
Isi RUU dan Kekhawatiran yang Muncul
RUU “Big Beautiful Bill” memuat sejumlah poin penting, termasuk peningkatan pengeluaran militer, pendanaan operasi deportasi imigran, dan perpanjangan pemotongan pajak senilai 4,5 triliun dollar AS. Namun, RUU ini juga menuai kritik karena diperkirakan akan menambah defisit negara sebesar 3,4 triliun dollar AS selama satu dekade.
Kekhawatiran lain muncul terkait pemotongan program asuransi kesehatan Medicaid, yang diperkirakan akan menyebabkan 17 juta orang kehilangan asuransi kesehatan dan puluhan rumah sakit pedesaan terpaksa tutup. Beberapa anggota DPR AS juga khawatir RUU ini dapat membahayakan prospek pemilihan mereka di masa mendatang. Perbedaan pandangan ini menyebabkan perpecahan di dalam Partai Republik sendiri.
Tenggat Waktu dan Tekanan Politik
Trump menetapkan tenggat waktu pengesahan RUU pada 4 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan AS. Namun, perdebatan yang alot dan penolakan dari sesama Partai Republik membuat target tersebut sulit dicapai. Ia telah melakukan berbagai upaya untuk meyakinkan anggota parlemen, termasuk pertemuan pribadi di Gedung Putih.
Sementara itu, Partai Demokrat melihat RUU ini sebagai peluang untuk meraih simpati publik dan memanfaatkannya sebagai strategi kampanye menjelang pemilu paruh waktu 2026. Mereka mengkritik keras RUU tersebut, menyebutnya sebagai kebijakan yang merugikan rakyat Amerika, terutama kaum miskin. Analisis menunjukkan RUU ini justru akan memperburuk kesenjangan ekonomi.
Kesimpulan
Nasib RUU pajak dan pengeluaran “Big Beautiful Bill” masih belum pasti. Perpecahan di dalam Partai Republik, ditambah dengan kritik pedas dari Partai Demokrat, membuat masa depan RUU ini berada di ujung tanduk. Meskipun Trump telah berupaya keras melobi dukungan, keberhasilannya masih diragukan mengingat perdebatan yang sengit dan waktu yang semakin mepet. RUU ini menimbulkan dilema antara pemenuhan janji kampanye dan dampak ekonomi jangka panjang bagi negara. Ketidakpastian ini akan terus menjadi sorotan hingga keputusan akhir tercapai.
