Polemik Penanganan Sengketa Pulau: Mendagri Tito Karnavian Di Tengah Sorotan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian baru-baru ini menjadi sorotan publik. Sejumlah polemik terkait sengketa wilayah, justru ditangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kasus yang paling menonjol adalah sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, serta permasalahan Pulau Enggano.
Tanggapan Anggota Komisi II DPR RI: Masalah Komunikasi, Bukan Substansi
Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, memberikan pembelaan terhadap Mendagri Tito Karnavian. Ia menilai tidak ada kesalahan dalam regulasi maupun langkah yang diambil Kemendagri.
Menurut Doli, permasalahan utama terletak pada komunikasi. Kurangnya koordinasi dan mediasi sebelum masalah mencuat ke publik menjadi penyebab utama polemik.
Ia mencontohkan sengketa empat pulau. Permasalahan muncul ke permukaan karena protes Gubernur Aceh terhadap langkah Gubernur Sumatera Utara yang telah membuka komunikasi ke publik terlebih dahulu.
Doli menegaskan, secara hukum, Kemendagri tidak melanggar aturan dalam menangani sengketa pulau. Pembaharuan SK setiap tahun merupakan kewajiban Mendagri.
Ia menyayangkan penanganan polemik yang akhirnya diambil alih Presiden Prabowo. Padahal, menurut Doli, mediasi antara kedua Gubernur seharusnya dilakukan lebih awal.
Beban Presiden dan Perlunya Kajian Komprehensif
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menekankan pentingnya kajian komprehensif dari para menteri. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban kerja Presiden Prabowo Subianto.
Muzani menyarankan agar para menteri di Kabinet Merah Putih lebih proaktif dalam menyelesaikan masalah internal. Tujuannya agar Presiden tidak perlu turun tangan langsung dalam setiap polemik.
Secara keseluruhan, polemik ini menyoroti pentingnya komunikasi dan koordinasi antar lembaga pemerintahan. Langkah proaktif dan penyelesaian internal sebelum masalah mencuat ke publik sangat penting untuk menghindari beban kerja Presiden dan menjaga stabilitas pemerintahan.
Ke depan, diharapkan terjalin kerjasama yang lebih baik antar kementerian dan lembaga terkait. Dengan demikian, diharapkan dapat meminimalisir munculnya polemik yang berujung pada intervensi langsung dari Presiden.
