Dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menggelar Seminar Nasional di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta pada Senin, 30 Juni 2025. Seminar bertema “Mewujudkan Amanat Konstitusi, Pendidikan Dasar Gratis untuk Meningkatkan SDM Unggul Berdaya Saing” ini menekankan komitmen ideologis partai dalam mencerdaskan bangsa dan memenuhi hak dasar rakyat, khususnya akses pendidikan.
Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dari berbagai latar belakang, termasuk pejabat pemerintah dan akademisi. Diskusi berfokus pada pentingnya pendidikan dasar gratis dan inklusif sebagai fondasi pembangunan yang berkeadilan.
Pendidikan Dasar Gratis: Amanat Konstitusi dan Putusan MK
Seminar Nasional ini membahas urgensi pendidikan dasar gratis sebagai hak konstitusional setiap anak Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945 dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh Bung Karno.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 menjadi sorotan utama. Putusan ini menegaskan bahwa Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berlaku juga untuk sekolah swasta.
Dengan demikian, negara berkewajiban menjamin pendidikan dasar gratis bagi seluruh warga negara, tanpa memandang status sekolahnya. Hal ini merupakan koreksi atas kebijakan sebelumnya yang cenderung mengabaikan siswa sekolah/madrasah swasta.
Ketua DPP PDIP dan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menekankan pentingnya komitmen negara dalam menjamin pendidikan dasar gratis dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada diskriminasi berdasarkan status sekolah.
Mencari Solusi Inklusif dan Adil dalam Pembiayaan Pendidikan
Seminar ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan mencari solusi. Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, BRIN, dan lembaga masyarakat turut hadir.
Tujuannya adalah membangun pemahaman bersama dan mendorong kebijakan pembiayaan pendidikan dasar yang lebih inklusif dan adil. Semua pihak sepakat pentingnya memastikan kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia.
My Esti menjelaskan pentingnya membangun konsensus nasional dan kebijakan progresif untuk sistem pendidikan dasar yang tidak diskriminatif. Hal ini demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Peran Serta Masyarakat dan Komitmen PDI Perjuangan
PDI Perjuangan memandang perjuangan untuk keadilan pendidikan sebagai bagian dari cita-cita kemerdekaan. Seminar ini merupakan langkah nyata partai dalam mendorong terwujudnya hal tersebut.
Kegiatan ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran serta masyarakat penting dalam mengawal dan memastikan berjalannya program pendidikan dasar gratis.
Wakil Bendahara DPP PDIP, Yuke Yurike, menambahkan bahwa seminar ini dihadiri oleh fungsionaris DPP PDI Perjuangan, DPD, DPC, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, kepala daerah, pimpinan DPRD, dan pemerhati pendidikan. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik.
Kesimpulannya, Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh DPP PDI Perjuangan menjadi langkah penting dalam mendorong terwujudnya pendidikan dasar gratis dan berkeadilan di Indonesia. Komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, dan partai politik sangat diperlukan untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan berkualitas. Perjuangan ini bukan hanya sekadar program, tetapi juga implementasi nyata dari cita-cita kemerdekaan dan nilai-nilai luhur bangsa.
