Direktur Eksekutif Center for Indonesian Development Policy (CIDP), Cusdiawan, melontarkan kritik tajam terhadap rencana pemerintah Prabowo Subianto untuk menggelar retret bagi para sekretaris daerah (sekda) di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Ia menilai rencana tersebut paradoksal, mengingat pemerintah seringkali menekankan efisiensi anggaran namun di sisi lain tampak sibuk dengan kegiatan seremonial yang terkesan kurang produktif.
Cusdiawan berpendapat bahwa retret yang melibatkan kepala daerah saja sudah cukup, bahkan perlu dievaluasi secara kritis. Ia mempertanyakan hasil konkret dari retret-retret sebelumnya, khususnya dampaknya terhadap peningkatan kinerja pemerintahan daerah dalam konteks desentralisasi. “Dalam pelaksanaan retret kepala daerah sebelumnya misalnya, sejauh mana *output* yang dihasilkan mampu mendorong kinerja pemerintahan daerah terutama dalam kaitannya dengan desentralisasi?” tanyanya.
Lebih lanjut, Cusdiawan menyoroti pemilihan lokasi retret di Akmil. Ia mempertanyakan apakah pemilihan lokasi tersebut, dan penggunaan simbolisme militer, merupakan bagian dari pesan terselubung yang ingin disampaikan pemerintah. “Apakah bagian dari ‘pesan’ yang coba dimainkan oleh elite pemerintahan hari ini bahwa militerisasi di ruang sipil akan semakin menguat termasuk dalam pemerintahan maupun birokrasi? Dan kecenderungan watak kepemimpinan yang akan berlangsung bercorak militeristik?” ujarnya.
Kekhawatiran Cusdiawan terkait dengan potensi militerisasi di ruang sipil semakin diperkuat dengan keberadaan Undang-Undang TNI yang baru. Ia menekankan pentingnya pemisahan tegas antara sipil dan militer dalam sebuah negara demokrasi, mengingat gaya kepemimpinan sipil dan militer memiliki perbedaan mendasar. “Jadi, jika dugaan ini benar, tentu akan membahayakan bagi demokrasi. Sebab itu, dalam hemat saya, isu retret sekda ini menyangkut hal yang lebih luas dan tidak sekedar soal inefesiensi anggaran, tetapi juga keberlangsungan demokrasi kita,” tegasnya.
Pernyataan Cusdiawan ini muncul sebagai respon atas pengumuman Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai rencana retret tersebut. Tito sebelumnya menjelaskan bahwa retret untuk sekda provinsi dan kabupaten/kota akan diadakan di Magelang, dan bahwa para sekda merupakan ASN paling senior. “Nanti akan ada retret untuk para sekda. Bapak Presiden sudah memberikan arahan pada saya retret untuk sekda provinsi dan kabupaten/kota di Magelang dan para sekda ini ASN atau birokrat yang paling senior,” kata Tito.
Kritik Cusdiawan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai efektivitas dan transparansi penggunaan anggaran negara. Apakah retret skala besar seperti ini benar-benar diperlukan dan memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan? Pertanyaan ini perlu dijawab secara transparan oleh pemerintah untuk menjaga kepercayaan publik.
Selain itu, penting untuk mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari potensi militerisasi di ruang sipil. Apakah hal ini akan menghambat proses demokrasi dan pemerintahan yang baik? Diskusi terbuka dan kritis perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan kepentingan masyarakat luas. Perlu adanya transparansi mengenai anggaran yang digunakan dan tujuan yang ingin dicapai dari retret tersebut.
Kesimpulannya, rencana retret sekda di Akmil memicu perdebatan yang lebih luas daripada sekadar masalah efisiensi anggaran. Ia menyentuh persoalan fundamental tentang demokrasi, peran militer dalam pemerintahan sipil, dan tanggung jawab pemerintah untuk mengelola anggaran negara secara efektif dan transparan.
