Seorang warga negara Indonesia (WNI), inisial AP, divonis tujuh tahun penjara oleh pengadilan Myanmar. Ia dinyatakan bersalah atas tuduhan memasuki negara tersebut secara ilegal dan bertemu dengan kelompok bersenjata yang dianggap terlarang oleh pemerintah Myanmar. Vonis ini telah menimbulkan keprihatinan di Indonesia.
Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, Judha Nugraha, menjelaskan AP didakwa melanggar Undang-Undang Anti-Terorisme Myanmar, Undang-Undang Keimigrasian 1947, dan Section 17(2) Unlawful Associations Act. KBRI Yangon telah berupaya maksimal memberikan bantuan hukum dan kekonsuleran sejak penangkapan AP pada 20 Desember 2024.
Tujuh Tahun Penjara di Myanmar: Kronologi Kasus WNI
KBRI Yangon telah aktif melakukan berbagai langkah untuk membantu AP. Mereka mengirimkan nota diplomatik, memberikan akses kekonsuleran, dan mendampingi AP selama proses pemeriksaan.
Pihak KBRI juga memastikan AP mendapatkan pembelaan hukum yang layak. Selain itu, mereka memfasilitasi komunikasi antara AP dan keluarganya. Setelah vonis dijatuhkan, Kemlu dan KBRI Yangon berupaya melalui jalur non-litigasi, termasuk memfasilitasi permohonan pengampunan dari keluarga AP.
Saat ini, AP menjalani hukuman di Penjara Insein, Yangon. Kemlu dan KBRI Yangon akan terus memantau kondisi AP selama masa penahanannya.
Peran DPR dan Desakan Pemulangan WNI
Anggota Komisi I DPR, Abraham Sridjaja, sebelumnya telah menyampaikan keprihatinan terkait penahanan AP di Myanmar. Ia mendesak Menteri Luar Negeri untuk menindaklanjuti kasus tersebut.
Abraham menjelaskan bahwa AP, seorang kreator konten berusia 33 tahun, ditahan karena dugaan mendanai kelompok pemberontak. DPR berharap pemerintah Indonesia dapat berupaya memulangkan AP, misalnya dengan mengajukan permohonan amnesti atau deportasi. Pihaknya menekankan bahwa AP hanyalah seorang kreator konten dan tidak memiliki niat untuk mendanai kelompok pemberontak.
Konflik Kompleks Myanmar dan Ribuan Kelompok Bersenjata
Myanmar tengah dilanda konflik bersenjata sejak kudeta militer pada 2021. Situasi ini sangat kompleks dan melibatkan berbagai kelompok etnis serta pasukan pemberontak yang melawan pemerintahan junta militer.
Konflik ini telah menyebabkan puluhan ribu korban jiwa dan dua pertiga wilayah negara tersebut jatuh ke tangan kelompok perlawanan. Pemerintah militer Myanmar, yang kehilangan kendali atas sebagian besar wilayah, kini semakin mengandalkan serangan udara untuk menekan perlawanan. Riset ACLED mencatat setidaknya ada 2.600 kelompok non-pemerintah yang terlibat dalam konflik bersenjata di Myanmar.
Kelompok Bersenjata di Myanmar
Beberapa kelompok bersenjata yang aktif dalam konflik Myanmar antara lain Arakan Army, Arakan Liberation Army, Chin National Army, Three Brotherhood Alliance, Kachin Independence Army, Karen National Liberation Army, dan Ta’ang National Liberation Army. Namun, hingga kini belum ada informasi resmi dari pemerintah Indonesia mengenai kelompok bersenjata mana yang dikunjungi AP.
Investigasi BBC menunjukkan bahwa pemerintah militer Myanmar hanya menguasai 21% wilayah negara tersebut, sementara kelompok pemberontak dan tentara etnis menguasai 42%. Kompleksitas konflik ini menjadi latar belakang kasus AP dan pentingnya diplomasi Indonesia untuk menyelesaikannya.
Kasus AP menyoroti risiko yang dihadapi WNI yang bepergian ke negara-negara yang tengah mengalami konflik. Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan upaya perlindungan WNI di luar negeri, khususnya di daerah konflik, serta memberikan informasi dan edukasi yang memadai kepada masyarakat sebelum bepergian. Semoga kasus ini dapat diselesaikan dengan baik dan AP dapat segera kembali ke Indonesia.
