Istri Menteri UMKM, Tina Astari, tengah menjadi sorotan publik. Hal ini bermula dari viralnya sebuah surat resmi Kementerian UMKM yang mencantumkan namanya terkait permohonan dukungan kunjungan ke beberapa negara Eropa. Surat tersebut memicu pertanyaan mengingat status Tina Astari yang bukan merupakan pejabat negara, melainkan hanya Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian UMKM. Kontroversi ini pun menimbulkan dugaan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
Perjalanan Tina Astari ke Eropa, yang berlangsung dari 29 Juni hingga 14 Juli 2025, awalnya dikaitkan dengan potensi penyalahgunaan fasilitas negara. Surat resmi Kementerian UMKM yang tertanggal 30 Juni 2025, ditujukan kepada beberapa Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal RI di Eropa, meminta dukungan dan pendampingan untuk kegiatan yang disebut “Misi Budaya”. Keterlibatan nama Tina Astari dalam surat tersebut memicu kontroversi.
Klarifikasi Tina Astari: Misi Budaya, Bukan Perjalanan Dinas
Tina Astari akhirnya memberikan klarifikasi melalui akun Instagram pribadinya. Ia menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan tanggapan terkait polemik yang telah beredar selama beberapa hari. Penjelasannya menekankan bahwa perjalanan ke Eropa semata-mata untuk mendampingi putrinya yang berusia 12 tahun mengikuti festival budaya internasional, Euro Folk 2025.
Ia menegaskan bahwa perjalanan tersebut sudah dipersiapkan sejak bulan Mei dan seluruh biaya, termasuk akomodasi, transportasi, dan konsumsi, ditanggung secara pribadi. Bukti-bukti pembayaran, kata Tina, telah diserahkan kepada suaminya untuk diklarifikasikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Surat Kementerian UMKM: Sebuah Kesalahpahaman?
Tina Astari secara tegas membantah pernah meminta pembuatan surat resmi Kementerian UMKM yang mencantumkan namanya. Ia menekankan bahwa keberangkatannya ke Eropa bersama rombongan sekolah putrinya telah dilakukan sehari sebelum surat tersebut dibuat, yaitu tanggal 29 Juni 2025.
Selama berada di Eropa, Tina Astari juga menegaskan tidak mendapatkan pendampingan dari pihak kedutaan atau perwakilan pemerintah manapun. Ia hanya didampingi oleh rombongan sekolah, guru, dan orang tua murid lainnya. Kehadirannya di Eropa, menurutnya, semata-mata sebagai tanggung jawab seorang ibu yang mendampingi anaknya dalam ajang internasional.
Tanggapan Menteri UMKM Maman Abdurrahman
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, juga telah memberikan klarifikasi resmi terkait polemik ini. Ia membenarkan adanya surat permohonan dukungan, namun menjelaskan bahwa surat tersebut hanya sebatas permintaan pendampingan, bukan permohonan pembiayaan dari negara.
Maman Abdurrahman menyatakan tidak pernah menginstruksikan pembuatan surat tersebut dan tengah menyelidiki bagaimana surat itu bisa terbit atas nama kementeriannya. Klarifikasi ini diharapkan dapat meredakan kehebohan publik dan mengklarifikasi kesalahpahaman terkait penggunaan fasilitas negara.
Peristiwa ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan fasilitas negara. Meskipun Tina Astari telah memberikan klarifikasi dan membantah penggunaan fasilitas negara, kasus ini tetap menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Proses investigasi lebih lanjut oleh pihak berwenang diharapkan dapat mengungkap fakta sebenarnya dan memberikan kepastian hukum. Peristiwa ini juga sekaligus mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pembuatan dan pendistribusian surat-surat resmi dari lembaga pemerintahan. Semoga ke depan, kejadian serupa dapat dihindari.
