Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali memasukkan Israel ke dalam daftar hitam negara pelanggar hak anak dalam konflik bersenjata. Ini merupakan tahun kedua berturut-turut Israel masuk daftar tersebut, imbas serangan militer di Gaza yang telah berlangsung hampir dua tahun.
Laporan tahunan PBB berjudul “Anak-anak dalam Konflik Bersenjata” yang dirilis Kamis (19/6/2025), mengungkapkan peningkatan signifikan kekerasan terhadap anak-anak di zona konflik pada 2024. Angka ini disebut mencapai “tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya”.
Lonjakan Pelanggaran Hak Anak di Tingkat Global
Laporan PBB mencatat lonjakan 25 persen pelanggaran berat terhadap anak di bawah 18 tahun secara global pada 2024 dibandingkan tahun 2023.
Sebanyak 41.370 pelanggaran berat terverifikasi, meliputi pembunuhan, mutilasi, kekerasan seksual, hingga serangan terhadap sekolah dan rumah sakit.
Situasi Tragis di Palestina dan Israel
Di wilayah Palestina dan Israel, PBB mencatat 8.554 pelanggaran berat yang menimpa 2.959 anak. Sebanyak 2.944 di antaranya adalah anak Palestina, sementara 15 anak Israel.
Sebagian besar pelanggaran terjadi di Jalur Gaza. Serangan udara Israel sejak 7 Oktober 2023, mengakibatkan 1.259 anak Palestina tewas dan 941 lainnya terluka.
Angka ini diyakini masih jauh lebih rendah dari angka sebenarnya. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan jumlah korban jiwa anak jauh lebih tinggi.
PBB masih memverifikasi laporan tambahan tentang 4.470 anak yang dilaporkan tewas di Gaza sepanjang 2024.
Di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, PBB mencatat pembunuhan 97 anak Palestina dan total 3.688 pelanggaran terhadap anak-anak.
Operasi militer Israel di Lebanon juga mengakibatkan lebih dari 500 anak tewas atau terluka pada tahun lalu.
Tanggapan PBB dan Desakan Internasional
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyatakan keprihatinan mendalam atas intensitas pelanggaran terhadap anak-anak di wilayah Palestina yang diduduki dan Israel.
Ia mengecam penggunaan senjata peledak di daerah padat penduduk dan mendesak Israel untuk menghormati hukum internasional.
Guterres menekankan pentingnya prinsip pembedaan antara target militer dan warga sipil, serta mencegah kerugian berlebihan terhadap populasi sipil.
Selain Israel, PBB juga kembali memasukkan sayap bersenjata Hamas, Brigade Ezzedine al-Qassam, dan sayap bersenjata Jihad Islam Palestina, Brigade al-Quds, ke dalam daftar hitam.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari misi diplomatik Israel di PBB terkait laporan tersebut.
Negara-negara lain dengan jumlah pelanggaran tinggi terhadap anak-anak pada 2024 antara lain Republik Demokratik Kongo, Somalia, Nigeria, dan Haiti.
Lima negara dengan lonjakan pelanggaran tertinggi secara persentase adalah Lebanon, Mozambik, Haiti, Ethiopia, dan Ukraina.
Laporan PBB ini menyoroti situasi tragis yang dialami anak-anak di berbagai zona konflik global, khususnya di Palestina dan Israel. Pentingnya perlindungan anak-anak dalam konflik bersenjata harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak yang terlibat, dan mendesak adanya upaya nyata untuk menghentikan kekerasan dan memastikan keselamatan anak-anak di seluruh dunia.
