Pembangunan infrastruktur di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan hal ini dalam pidatonya di International Conference on Infrastructure (ICI) 2025. Beliau menjelaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi untuk keberhasilan pembangunan infrastruktur nasional yang menghadapi tantangan geografis sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
Kondisi geografis Indonesia yang unik menuntut pendekatan pembangunan infrastruktur yang beragam dan saling melengkapi. Tidak hanya infrastruktur darat, tetapi juga udara, laut, dan digital menjadi kunci konektivitas nasional.
Tantangan Infrastruktur di Negara Kepulauan
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki tantangan geografis yang kompleks dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini memerlukan strategi yang terintegrasi dan melibatkan berbagai moda transportasi.
Pembangunan infrastruktur di Indonesia membutuhkan kombinasi transportasi darat, laut, dan udara. Integrasi transportasi digital juga sangat penting untuk mendukung konektivitas.
Sistem desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia turut mempengaruhi tata kelola pembangunan infrastruktur. Hal ini menciptakan kompleksitas dalam pembagian kewenangan dan anggaran.
Pembagian Peran Pusat dan Daerah
Sistem desentralisasi di Indonesia memberikan peran strategis kepada pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan yang berbeda dalam pembangunan infrastruktur.
Dari total anggaran nasional sekitar Rp 4.000 triliun (setara US$ 252 miliar), sekitar Rp 938 triliun dialokasikan ke daerah. Anggaran ini, ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 402 triliun, menghasilkan total anggaran daerah sekitar Rp 1.300 triliun yang dikelola oleh 552 pemerintah daerah.
Pembagian kewenangan ini meliputi jalan nasional (pemerintah pusat), jalan provinsi (gubernur), jalan kota/kabupaten (wali kota/bupati), dan infrastruktur desa (melalui dana desa). Setiap tingkatan pemerintahan bertanggung jawab atas infrastruktur di wilayahnya.
Dana desa, yang dialokasikan sejak 2015, mendorong pembangunan infrastruktur di tingkat desa. Dana ini dapat digunakan untuk membangun jalan desa, jembatan, pasar, dan infrastruktur lainnya.
Kolaborasi Menuju Infrastruktur Nasional yang Handal
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah telah menunjukkan hasil nyata dalam pembangunan infrastruktur selama satu dekade terakhir. Terlihat peningkatan di berbagai sektor, termasuk sumber daya air, permukiman, jalan, transportasi, pelabuhan, irigasi, dan infrastruktur desa.
Panjang jalan provinsi telah mencapai lebih dari 50.000 kilometer, sedangkan jalan kabupaten dan kota mencapai hampir 500.000 kilometer pada tahun 2025. Desa-desa juga telah membangun lebih dari 33.000 kilometer jalan, termasuk jembatan kecil, pasar desa, dan fasilitas lainnya.
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya pembagian kewenangan yang jelas dan penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Pendekatan *whole of government* sangat diperlukan untuk keberhasilan pembangunan infrastruktur nasional.
Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh pemangku kepentingan, menjadi kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab akan memperlancar proses pembangunan dan memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan.
Ke depan, peningkatan koordinasi dan kolaborasi yang lebih intensif akan semakin memperkuat infrastruktur nasional dan mendukung kemajuan Indonesia secara berkelanjutan.
