Digitalisasi pemerintahan menjadi kunci pencegahan korupsi di Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Albert Aries, menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan tingginya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam penanganan korupsi.
Survei tersebut menunjukkan 73,6 persen responden puas dengan kinerja pemerintahan dalam pemberantasan korupsi. Angka ini menjadi momentum bagi penegak hukum untuk meningkatkan kinerja mereka.
Digitalisasi sebagai Benteng Anti Korupsi
Menurut Albert Aries, digitalisasi menyeluruh dalam birokrasi merupakan strategi kunci. Sistem ini mengurangi interaksi langsung, yang seringkali menjadi celah praktik koruptif.
Sistem pengadaan barang dan jasa juga perlu transparan dan terintegrasi antar instansi. Penguatan rekrutmen ASN berbasis meritokrasi juga penting untuk mencegah korupsi.
Perlindungan bagi pelapor (whistleblower) juga krusial. Hal ini memastikan masyarakat berani melaporkan dugaan korupsi tanpa takut pembalasan.
Hasil Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik dan Sumber Informasi
Survei Litbang Kompas dilakukan pada 7-13 April 2025 kepada 1.200 responden di 38 provinsi. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling, dan survei dibiayai oleh Kementerian Informasi dan Digital.
Sebanyak 73,6 persen responden menyatakan puas dengan penanganan korupsi. Rinciannya, 63,7 persen puas dan 9,9 persen sangat puas.
Sebaliknya, 22,4 persen tidak puas, 1,1 persen sangat tidak puas, dan 2,9 persen tidak tahu/tidak menjawab. Ini menunjukkan mayoritas publik merasa puas.
Media sosial menjadi sumber informasi utama (48,8 persen), melebihi televisi (41,7 persen) dan berita daring (14,2 persen). Ini menunjukkan pergeseran konsumsi informasi ke platform digital.
Kasus Korupsi yang Paling Banyak Diketahui Publik dan Keyakinan Terhadap Pemerintah
Kasus BBM oplosan (85,7 persen) menjadi kasus korupsi yang paling banyak diketahui publik. Disusul kasus minyak goreng (74,9 persen), logam mulia (35,4 persen), dan bank daerah (26,9 persen).
Mayoritas responden yakin pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Keyakinan tertinggi terlihat pada kasus BBM oplosan (72,8 persen) dan minyak goreng (72,9 persen).
Keyakinan terhadap penyelesaian kasus logam mulia mencapai 63,4 persen, dan kasus bank daerah 62,5 persen. Tingginya kepercayaan publik ini penting untuk keberhasilan pemberantasan korupsi.
Kesimpulannya, digitalisasi birokrasi, transparansi, meritokrasi, dan perlindungan *whistleblower* merupakan kunci keberhasilan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dukungan publik yang tinggi terhadap pemerintahan saat ini menjadi modal penting dalam upaya tersebut. Keberhasilan dalam menangani kasus-kasus korupsi yang telah terungkap akan semakin memperkuat kepercayaan publik dan mendorong pemerintahan untuk terus berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Peran media digital dalam penyebaran informasi juga perlu diperhatikan, agar informasi yang akurat dan terpercaya dapat diakses oleh masyarakat luas.
