Hari ini, 5 Juli 2025, menandai peringatan 66 tahun Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Peristiwa bersejarah ini kembali mengingatkan kita pada pentingnya memahami perjalanan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan dan cita-cita proklamasi.
Dekrit yang dikeluarkan Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 memiliki konsekuensi besar, yakni pembubaran Badan Konstituante dan kembalinya Indonesia ke UUD 1945. Keputusan ini diambil setelah Indonesia merasakan keresahan akibat sistem negara serikat pasca kemerdekaan, yang dinilai tidak selaras dengan semangat persatuan.
Dekrit Presiden 5 Juli 1959: Kembali ke UUD 1945
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan puncak dari kesadaran kolektif bangsa Indonesia. Bangsa ini menyadari bahwa sistem Republik Indonesia Serikat (RIS), yang didesain dan diminta Belanda, justru menghambat kemerdekaan dan kedaulatan sejati.
Semangat persatuan dan kesatuan yang menjadi landasan negara proklamasi terancam oleh sistem RIS. Kondisi ini mendorong Presiden Soekarno untuk mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan Dekrit Presiden yang mengembalikan Indonesia ke UUD 1945.
Sistem Bernegara Pasca-Reformasi: Antara Pancasila dan Liberalisme
Proses amandemen UUD 1945 pada era Reformasi (1999-2002) menimbulkan perdebatan. Almarhum Profesor Kaelan, misalnya, berpendapat bahwa amandemen tersebut justru menggeser arah konstitusi dari semangat Pancasila ke arah individualisme dan liberalisme.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam: Apakah sistem bernegara yang kita terapkan saat ini sudah sejalan dengan cita-cita pendiri bangsa? Apakah kita telah menerapkan UUD 1945 secara ideal, sejalan dengan semangat Pancasila?
Menuju Sistem Bernegara yang Lebih Sempurna: Refleksi dan Jalan ke Depan
Tantangan global yang semakin kompleks menuntut Indonesia untuk memiliki sistem ketatanegaraan yang kuat dan kokoh. Sistem ini harus mampu menjawab berbagai tantangan dan ancaman yang dihadapi bangsa.
Sistem tersebut harus mampu mewadahi seluruh elemen bangsa dan menjadi penjelmaan seluruh rakyat. UUD 1945, yang dirumuskan para pendiri bangsa, memiliki potensi untuk menjadi dasar sistem tersebut, namun penerapannya masih jauh dari ideal.
Kita perlu merefleksikan kembali nilai-nilai dasar Pancasila dan mencari cara untuk menerapkannya secara lebih efektif dalam sistem bernegara saat ini.
Perlu dikaji kembali bagaimana semangat Pancasila dapat diwujudkan dalam praktik ketatanegaraan, ekonomi, dan sosial. Hal ini penting untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto, sebagai pemimpin saat ini, diharapkan dapat memperhatikan hal tersebut dan memikirkan kembali arah pembangunan bangsa sesuai dengan cita-cita proklamasi.
Mengingat kembali Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memberikan pelajaran berharga. Keputusan berani untuk kembali ke UUD 1945 menunjukkan pentingnya kesadaran kolektif bangsa dalam mempertahankan jati diri dan kedaulatannya.
Semoga peringatan 66 tahun Dekrit Presiden ini dapat mendorong kita semua untuk terus berjuang mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat.
