Thailand menutup dua pos perbatasan dengan Kamboja pada Sabtu, 6 Juni 2025, menyusul ketegangan yang meningkat antara kedua negara. Penutupan ini merupakan respon atas tewasnya seorang tentara Kamboja dalam bentrokan militer singkat di daerah Segitiga Zamrud pada 28 Mei lalu. Daerah tersebut merupakan titik pertemuan perbatasan tiga negara: Thailand, Kamboja, dan Laos. Konflik ini menyoroti perselisihan panjang mengenai penetapan batas perbatasan antara Thailand dan Kamboja.
Penutupan Pos Perbatasan dan Langkah Militer Thailand
Otoritas Provinsi Chanthaburi, Thailand, mengumumkan penangguhan sementara penyeberangan bagi wisatawan dari kedua negara di dua pos pemeriksaan perbatasan permanen. Tentara Kerajaan Thailand menyatakan penutupan ini sebagai langkah untuk melindungi kedaulatan dan keamanan nasional.
Meskipun penyeberangan wisatawan dihentikan, aktivitas perdagangan tetap berjalan. Pekerja Kamboja masih diperbolehkan masuk ke Thailand. Enam pos pemeriksaan perbatasan lainnya beroperasi dengan jam buka yang lebih terbatas, dan kendaraan roda enam dilarang melintas.
Menteri Pertahanan Thailand, Phumtham Wechayachai, menyatakan peningkatan kehadiran militer Kamboja di perbatasan sebagai pemicu ketegangan. Pemerintah Thailand pun memperkuat postur militernya sebagai tanggapan.
Sebelumnya, militer Thailand telah menyatakan kesiapan untuk melakukan operasi besar-besaran guna melawan pelanggaran kedaulatan negara. Namun, Kementerian Luar Negeri Thailand juga menyatakan komitmen untuk mengadakan pembicaraan bilateral dengan Kamboja pada 14 Juni untuk menyelesaikan perselisihan.
Perselisihan Perbatasan Thailand-Kamboja: Sejarah dan Konflik
Thailand dan Kamboja memiliki perbatasan sepanjang 817 kilometer. Pemetaan awal perbatasan dilakukan oleh Prancis pada tahun 1907, saat Kamboja masih menjadi koloni Prancis.
Sejak saat itu, sejumlah titik perbatasan tetap menjadi perdebatan, memicu konflik di berbagai periode. Perseteruan ini kembali muncul ke permukaan dengan insiden bentrokan militer di Segitiga Zamrud.
Tanggapan Kamboja dan Upaya Penyelesaian Konflik
Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, menekankan bahwa negaranya tidak bermaksud memulai konflik, melainkan bertindak untuk membela diri.
Hun Manet juga menyatakan bahwa Kamboja akan mengajukan pengaduan ke Mahkamah Internasional (ICJ) terkait sengketa perbatasan ini. Langkah ini menunjukkan upaya Kamboja untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum internasional. Pembicaraan bilateral yang direncanakan pada 14 Juni diharapkan dapat meredakan ketegangan dan mencari solusi damai atas permasalahan perbatasan yang sudah berlangsung lama ini. Keberhasilan pembicaraan ini sangat penting untuk mencegah eskalasi konflik dan menjaga stabilitas kawasan.
