Dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menggelar Seminar Nasional bertajuk “Mewujudkan Amanat Konstitusi, Pendidikan Dasar Gratis untuk Meningkatkan SDM Unggul Berdaya Saing”. Seminar yang berlangsung di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta pada Senin, 30 Juni 2025 ini merupakan wujud komitmen ideologis partai dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. PDIP menekankan pentingnya pendidikan sebagai hak dasar rakyat dan pilar pembangunan yang berkeadilan.
Seminar ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting di bidang pendidikan dan keuangan negara. Tujuannya untuk membahas implementasi pendidikan dasar gratis sesuai amanat konstitusi.
Seminar Nasional PDI Perjuangan: Mengawal Pendidikan Dasar Gratis
Seminar Nasional ini menghadirkan Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat sebagai pembicara kunci. Beliau berbagi pandangan terkait pentingnya akses pendidikan bagi seluruh warga negara.
Narasumber lain yang turut hadir antara lain Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Rizal Ul Haq, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu Suprapto (mewakili Dirjen Anggaran Lucky Alfirman), dan Kepala Organisasi Riset Ilmu Sosial dan Humaniora BRIN Yan Rianto. Mereka memberikan perspektif yang komprehensif mengenai tantangan dan solusi dalam mewujudkan pendidikan dasar gratis.
Putusan MK dan Implementasi Pendidikan Inklusif
Seminar ini juga membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024. Putusan tersebut menegaskan bahwa Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berlaku untuk semua sekolah, baik negeri maupun swasta.
Putusan MK ini menjadi koreksi atas kebijakan yang selama ini cenderung mengabaikan hak siswa sekolah/madrasah swasta untuk mendapatkan pembiayaan dari negara. Hal ini menjadi sorotan penting dalam upaya mewujudkan pendidikan yang inklusif.
Upaya Mewujudkan Keadilan Pendidikan di Indonesia
Ketua DPP PDIP dan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menekankan kewajiban konstitusional negara untuk menjamin pendidikan dasar gratis bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Hal ini merupakan amanat UUD 1945 dan nilai-nilai Bung Karno.
Seminar ini menjadi wadah strategis untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya adalah membangun pemahaman bersama dan mendorong kebijakan pembiayaan pendidikan dasar yang lebih adil dan inklusif.
My Esti menambahkan, seminar ini penting untuk memastikan semua anak Indonesia, baik di sekolah negeri maupun swasta, mendapat hak pendidikan yang setara. Perjuangan untuk keadilan pendidikan merupakan bagian dari cita-cita kemerdekaan.
DPP PDIP mendorong lahirnya konsensus nasional dan kebijakan progresif untuk sistem pendidikan dasar yang tidak diskriminatif. Partisipasi masyarakat dan peran negara dalam penyelenggaraan pendidikan juga menjadi fokus utama.
Wakil Bendahara DPP PDIP dan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menambahkan bahwa seminar ini dihadiri oleh berbagai kalangan. Di antaranya adalah fungsionaris DPP PDI Perjuangan, fungsionaris DPD DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, DPC PDI Perjuangan se-Jabodetabek, serta perwakilan dari berbagai pihak lain yang terkait dengan pendidikan.
Beberapa tokoh penting yang hadir antara lain Prof. Rokhmin Dahuri, Sadarestuwati, dan Tri Rismaharini. Kehadiran mereka memperkaya diskusi dan menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sebagai penutup, seminar ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam mewujudkan cita-cita pendidikan yang berkeadilan. Dengan komitmen bersama dari pemerintah, partai politik, dan masyarakat, pendidikan dasar gratis dan berkualitas dapat terwujud untuk Indonesia yang lebih maju.
