Presiden Korea Selatan yang baru, Lee Jae-myung, menunjukkan kecenderungan untuk melanjutkan siklus balas dendam politik yang telah mewarnai pemerintahan-pemerintahan sebelumnya di negara tersebut. Meskipun kampanyenya menekankan rekonsiliasi, tindakan Lee yang menyetujui penyelidikan baru terhadap mantan Presiden Yoon Suk Yeol dan istrinya menimbulkan kekhawatiran akan masa depan politik Korea Selatan. Sejarah panjang tuduhan korupsi dan penyelidikan terhadap mantan pemimpin negara menunjukkan betapa rawannya pemerintahan di Korea Selatan terhadap pertikaian politik.
Siklus Balas Dendam Politik di Korea Selatan
Sejak Roh Moo-hyun yang terpilih pada tahun 2003, enam presiden Korea Selatan telah menghadapi pengusutan hukum, baik saat menjabat maupun setelahnya. Roh Moo-hyun bahkan meninggal karena bunuh diri setelah dituduh menerima suap.
Lee Myung-bak, penerus Roh Moo-hyun, dihukum 15 tahun penjara atas tuduhan korupsi dan penggelapan pajak.
Park Geun-hye dimakzulkan dan dipenjara 25 tahun atas penyalahgunaan kekuasaan.
Moon Jae-in menghadapi dakwaan korupsi terkait menantunya.
Yoon Suk Yeol, pendahulu Lee Jae-myung, kini menghadapi pengadilan atas tuduhan pemberontakan karena mengumumkan darurat militer.
Sejarah ini memperlihatkan betapa politik balas dendam telah menjadi pola yang berulang di Korea Selatan.
Janji yang Tak Ditepati: Lee Jae-myung dan Penyelidikan Terhadap Yoon Suk Yeol
Lee Jae-myung, selama masa kampanye, berjanji untuk mengakhiri siklus balas dendam politik ini. Ia bahkan mengklaim dirinya sebagai satu-satunya orang yang mampu menghentikan siklus tersebut karena pernah menjadi korbannya.
Namun, seminggu setelah terpilih, ia menandatangani rancangan undang-undang yang memungkinkan penyelidikan terhadap Yoon Suk Yeol atas deklarasi darurat militer dan terhadap istri Yoon atas dugaan korupsi.
Kekecewaan atas tindakan Lee ini diungkapkan oleh berbagai pihak, termasuk Kim Sang-woo, mantan politisi dari Partai Kongres Politik Baru Korea Selatan. Kim Sang-woo menyayangkan kesempatan yang hilang untuk pendekatan yang lebih damai dan perbaikan situasi politik. Ia khawatir Lee akan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi.
Kekhawatiran Terhadap Konsentrasi Kekuasaan dan Masa Depan Politik Korea Selatan
Lim Eun-jung, profesor studi internasional di Universitas Nasional Kongju, mengungkapkan kekhawatiran yang sama. Ia mempertanyakan perlunya penyelidikan khusus terhadap istri Yoon Suk Yeol, meskipun mengakui adanya kemungkinan Yoon bersalah.
Ironisnya, Lee Jae-myung sendiri memiliki catatan hukum yang panjang. Sejak 2018, ia telah menghadapi berbagai tuduhan, termasuk penyebaran informasi palsu terkait pemilu, pelanggaran undang-undang kampanye, dan tuduhan korupsi yang terkait dengan proyek konstruksi di Seongnam dan dugaan penyaluran dana ilegal ke Korea Utara.
Meskipun beberapa kasus telah ditunda hingga Lee meninggalkan jabatannya, berbagai tuduhan ini menimbulkan pertanyaan mengenai integritas dan komitmennya terhadap janji mengakhiri politik balas dendam.
Keputusan Pengadilan Tinggi Seoul untuk menunda persidangan ulang atas tuduhan pelanggaran hukum pemilu terhadap Lee hingga ia meninggalkan jabatannya memberikan sedikit jeda. Namun, masa depan politik Korea Selatan tetap menjadi tanda tanya besar, terutama dalam konteks sejarah panjang siklus balas dendam politik dan konsentrasi kekuasaan yang tampak di tangan Presiden Lee Jae-myung. Siklus ini mengancam stabilitas politik dan perkembangan demokrasi di negara tersebut.
