Petugas gabungan di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil mengamankan puluhan juta batang rokok dan ribuan liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal selama semester pertama tahun 2025. Penindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal yang merugikan negara dan membahayakan kesehatan masyarakat.
Operasi pengawasan yang intensif menghasilkan angka signifikan. Selama periode Januari hingga Juni 2025, petugas berhasil mengamankan barang bukti yang cukup besar.
Ratusan Juta Rokok dan Ribuan Liter Miras Ilegal Disita
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DIY, Imik Eko Putro, melaporkan hasil operasi pengawasan selama enam bulan pertama tahun 2025. Sebanyak 878 operasi telah dilakukan.
Dari operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 64,5 juta batang rokok dan 12.730 liter MMEA ilegal. Rokok dan miras tersebut tidak dilekati pita cukai, menunjukkan pelanggaran aturan perpajakan.
Total nilai barang bukti yang disita diperkirakan mencapai Rp90,8 miliar. Ini menunjukkan besarnya kerugian negara akibat peredaran barang ilegal.
Potensi penerimaan negara yang berhasil diselamatkan akibat penindakan ini mencapai Rp57,8 miliar. Angka ini menjadi bukti nyata dampak positif dari operasi pengawasan.
Upaya Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan Penerimaan Negara
Penindakan terhadap peredaran BKC ilegal merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak negatifnya. Barang ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan konsumen.
Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan penindakan. Hal ini untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan melindungi masyarakat.
Penindakan yang tegas diharapkan mampu memberikan efek jera. Tujuannya adalah menekan peredaran barang ilegal secara signifikan.
Sinergi Antar Lembaga Kunci Keberhasilan
Keberhasilan operasi pengawasan ini tidak terlepas dari sinergi antar lembaga. Kerjasama yang baik antara berbagai instansi menjadi kunci utama keberhasilan.
Imik Eko Putro menekankan pentingnya sinergi dalam mengidentifikasi dan melacak peredaran barang ilegal. Koordinasi yang efektif memungkinkan penindakan yang lebih efisien.
Pelaku peredaran BKC ilegal dapat dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Cukai. Sanksi berupa pidana penjara hingga 30 tahun dan denda hingga sepuluh kali nilai cukai.
Kerja Sama Antar Lembaga
Kerja sama yang solid antara bea cukai, kepolisian, dan instansi terkait lainnya sangat krusial. Mereka saling berbagi informasi dan berkoordinasi dalam melakukan operasi.
Dengan adanya sinergi yang baik, pengawasan dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Hal ini mengurangi peluang bagi para pelaku untuk melakukan kegiatan ilegal.
Penindakan terhadap barang-barang ilegal akan terus digencarkan. Pemerintah berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perekonomian yang sehat. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi kepentingan negara dan masyarakat dari dampak negatif peredaran barang ilegal. Dengan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan peredaran BKC ilegal dapat ditekan sehingga penerimaan negara meningkat dan kesehatan masyarakat terlindungi.
