Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi kontroversi pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai wajar adanya dukungan terhadap Gibran di tengah upaya pemakzulan tersebut. Hal ini, menurut Rocky, merupakan dinamika politik yang lumrah, di mana terdapat kubu pendukung dan penentang.
Pernyataan Rocky ini muncul sebagai respon atas munculnya surat tandingan yang menolak pemakzulan Gibran. Surat tersebut kontras dengan surat sebelumnya yang meminta DPR untuk melakukan pemakzulan. Kedua surat ini sama-sama mengatasnamakan purnawirawan, menambah kompleksitas situasi politik.
Polemik Pemakzulan Gibran: Antara Dukungan dan Kritik
Rocky Gerung menjelaskan bahwa dukungan terhadap Gibran, yang diwujudkan dengan slogan seperti “Ini Gibranku,” adalah hal yang dapat dimengerti. Ia menekankan bahwa dalam politik, selalu ada persaingan antara kelompok pendukung dan penentang.
Namun, di luar dukungan dan penentangan, Rocky juga menyoroti aspek etika dalam ketatanegaraan. Ia secara tegas menyinggung peran mantan Presiden Jokowi dalam situasi ini.
Kritik Rocky Gerung terhadap Jokowi dan Capabilitas Gibran
Rocky berpendapat bahwa masalah utamanya terletak pada keputusan Jokowi untuk menempatkan anaknya dalam posisi Wapres. Menurut dia, keputusan inilah yang menjadi inti persoalan.
Lebih lanjut, Rocky juga mempertanyakan kapabilitas Gibran sebagai wakil presiden muda. Ia menyoroti kekecewaan sejumlah kalangan milenial yang merasa Gibran tidak sepenuhnya mewakili aspirasi mereka.
Kekecewaan Kaum Milenial
Banyak anak muda merasa Gibran tidak mampu merepresentasikan harapan dan aspirasi generasi muda Indonesia. Kekecewaan ini, menurut Rocky, disebabkan karena Gibran dianggap belum teruji kepemimpinannya, dan lebih sebagai “produk” penempatan dari Presiden Jokowi.
Rocky membedakan antara legalitas dan legitimasi. Ia berpendapat bahwa meskipun secara hukum pemakzulan Gibran mungkin sah, belum tentu hal tersebut memiliki legitimasi di mata rakyat. Legitimasi inilah yang ia anggap terus merosot.
Misteri Surat Tandingan Pemakzulan
Munculnya surat tandingan yang mendukung Gibran menambah intrik dalam drama politik pemakzulan. Surat ini berlawanan dengan surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPPTNI) yang sebelumnya menyerukan pemakzulan Gibran.
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, membenarkan adanya surat tandingan tersebut. Namun, ia enggan merinci isi dan pengirim surat tersebut. Hal ini semakin mempertebal misteri di balik manuver politik ini.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa parlemen perlu berhati-hati karena menerima banyak surat dari berbagai kelompok purnawirawan. Ia menggunakan hal ini sebagai alasan untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan.
Situasi ini memperlihatkan kompleksitas politik Indonesia, di mana pertarungan kepentingan dan opini publik turut mewarnai proses pengambilan keputusan di parlemen. Keberadaan surat tandingan ini bukan hanya soal pro dan kontra terhadap Gibran, melainkan juga tentang transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik. Pernyataan Rocky Gerung yang kritis terhadap Jokowi dan kapabilitas Gibran, turut memperkaya narasi dibalik kontroversi ini, khususnya mengenai aspek legitimasi kepemimpinan. Secara keseluruhan, kasus ini menggambarkan dinamika politik yang kompleks dan membutuhkan analisis mendalam untuk dipahami sepenuhnya.
