Pemerintah Australia menyatakan kekhawatiran terkait laporan yang menyebutkan Rusia berupaya menempatkan pesawat jarak jauhnya di Indonesia. Kabar ini muncul dari situs web militer Amerika Serikat, Janes, yang melaporkan adanya permintaan resmi Rusia untuk menggunakan Pangkalan Angkatan Udara Manuhua di Biak Numfor, Papua. Kedekatan lokasi pangkalan udara tersebut dengan Australia memicu kecemasan di Canberra.
Australia langsung melakukan komunikasi diplomatik dengan Indonesia untuk mengklarifikasi laporan tersebut. Wakil Perdana Menteri Australia, Richard Marles, menyatakan telah berbicara dengan Menteri Pertahanan Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin. Sjamsoeddin membantah laporan tersebut, menegaskan belum ada permintaan resmi yang diterima pemerintah Indonesia.
Indonesia Membantah Permintaan Rusia
Meskipun Menteri Pertahanan Indonesia membantah adanya permintaan resmi, Australia tetap waspada. Kemungkinan adanya permintaan yang disampaikan melalui jalur non-formal masih menjadi pertimbangan. Australia menyadari potensi penggunaan pangkalan udara di Biak Numfor oleh Rusia sebagai titik strategis untuk berbagai operasi militer, termasuk pengumpulan intelijen.
Pada tahun 2017, Rusia telah melakukan penerbangan dua pesawat pengebom berkemampuan nuklir dari pangkalan tersebut. Insiden tersebut diduga sebagai latihan pengumpulan intelijen. Kejadian tersebut semakin memperkuat kekhawatiran Australia akan potensi ancaman keamanan di kawasan tersebut.
Potensi Ancaman Strategis bagi Australia
Potensi kehadiran militer Rusia di Indonesia menimbulkan kekhawatiran bagi Australia. Kedekatan geografis Papua dengan wilayah utara Australia menjadikan pangkalan udara tersebut sebagai lokasi strategis yang mengancam keamanan Australia.
Para ahli strategi menilai, Rusia dapat memanfaatkan pangkalan tersebut untuk memantau fasilitas pertahanan Amerika Serikat di Pasifik Barat, termasuk di Guam. Hal ini akan meningkatkan tensi geopolitik di wilayah tersebut dan berpotensi memicu eskalasi konflik.
Respons Pemerintah Australia dan Reaksi Internasional
Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, menyatakan pemerintahnya sedang berupaya mengkonfirmasi kebenaran laporan tersebut. Ia menekankan pentingnya klarifikasi dari pihak Indonesia terkait status permintaan Rusia.
Pemimpin Oposisi Australia, Peter Dutton, menyatakan akan menjadi “kegagalan hubungan diplomatik yang fatal” jika pemerintah Australia tidak diberi tahu sebelumnya. Ia juga menyampaikan pesan tegas kepada Presiden Putin bahwa Rusia tidak diterima di kawasan tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyatakan pemerintahnya sedang melakukan klarifikasi.
Seorang sumber di Jakarta menyatakan kecil kemungkinan Indonesia akan menerima permintaan tersebut. Hal ini dikarenakan potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang telah lama diterapkan. Malcolm Davis dari Australian Strategic Policy Institute berpendapat bahwa Indonesia kemungkinan besar akan menolak permintaan Rusia, mengingat tekanan dari Australia, Jepang, dan Amerika Serikat.
Tanggapan Pihak Indonesia
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan belum menerima informasi terkait permintaan tersebut. Hal senada disampaikan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia, Brigadir Jenderal Freda Ferdinand Wenas Inkiriwang, yang menyatakan tidak memantau masalah ini.
Meskipun demikian, peningkatan hubungan militer antara Rusia dan Indonesia, termasuk latihan angkatan laut di Laut Jawa pada bulan November, menunjukkan adanya peningkatan kerja sama militer di antara kedua negara. Australia pun menyadari bahwa Rusia dan China semakin memperhatikan kehadiran militer AS yang semakin kuat di Darwin dan Wilayah Utara Australia.
Pemerintah Australia yakin bahwa kehadiran Rusia di Papua berpotensi mengganggu stabilitas regional dan keamanan Australia. Oleh karena itu, Australia akan terus memantau situasi dan melakukan diplomasi untuk memastikan keamanan kawasan. Kepercayaan terhadap komitmen Indonesia untuk menjaga stabilitas regional tetap menjadi hal yang krusial. Kejelasan informasi dan transparansi dalam komunikasi diplomatik antara Australia dan Indonesia sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga stabilitas keamanan regional.
