Ketegangan antara Thailand dan Kamboja kembali meningkat drastis. Penyebabnya adalah insiden bentrokan mematikan di wilayah perbatasan yang disengketakan, menewaskan seorang tentara Kamboja pada 28 Mei 2025.
Eskalasi ini menandai babak baru dalam sengketa perbatasan yang telah lama membayangi hubungan kedua negara. Ancaman dan balasan sanksi ekonomi pun saling dilayangkan.
Ancaman Ekonomi dan Eskalasi Diplomatik
Kamboja mengancam akan menghentikan impor produk pertanian dari Thailand. Hal ini sebagai respons atas pengetatan akses perbatasan yang dilakukan Thailand.
Thailand membalas dengan memblokade sejumlah pos perbatasan dan mengancam pemutusan pasokan listrik ke Kamboja. Kamboja membalas dengan menghentikan impor listrik, bandwidth internet, dan produk-produk asal Thailand.
Bahkan, stasiun televisi Kamboja dilarang menayangkan film-film Thailand. Presiden Senat Kamboja, Hun Sen, menegaskan larangan impor buah dan sayur dari Thailand akan berlaku jika pembatasan perbatasan Thailand tidak dicabut.
Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, menyatakan pembatasan tersebut demi keamanan warga kedua negara. Ia juga menyayangkan komunikasi yang tidak profesional di luar jalur diplomatik bilateral.
Kamboja Membawa Sengketa ke Mahkamah Internasional
Kamboja resmi mengajukan permohonan ke Mahkamah Internasional (ICJ) pada 15 Juni 2025. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Thailand.
Permohonan tersebut mencakup empat wilayah perbatasan yang disengketakan, termasuk lokasi bentrokan mematikan bulan Mei dan tiga kompleks kuil kuno. Hun Sen menegaskan langkah ini sebagai upaya mencari solusi damai.
Hun Sen menekankan bahwa Kamboja telah berulang kali mengajak Thailand untuk menyelesaikan sengketa ini di ICJ, namun tidak mendapat respons positif. Ia juga menyerukan puluhan ribu migran Kamboja di Thailand untuk pulang.
Kementerian Luar Negeri Thailand belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait langkah hukum yang diambil Kamboja. Hun Sen mengkhawatirkan peningkatan risiko diskriminasi terhadap warga Kamboja di Thailand.
Akar Persengketaan: Warisan Kolonial
Sengketa perbatasan Thailand-Kamboja berakar pada era kolonial Prancis. Garis batas sepanjang 800 kilometer di kawasan Indochina saat itu belum sepenuhnya disepakati.
Perselisihan atas empat wilayah strategis dimulai pada awal abad ke-20 dan terus berlanjut hingga kini. Pada 1962, ICJ memutuskan Kuil Preah Vihear milik Kamboja.
Pada 2013, ICJ kembali mengukuhkan keputusan tersebut. Namun, Thailand menolak putusan tersebut dan menginginkan penyelesaian bilateral, memperpanjang ketegangan di antara kedua negara.
Konflik ini telah menyebabkan sedikitnya 28 kematian sejak 2008, sebagian besar akibat bentrokan militer di zona sengketa. Ketegangan saat ini menandai eskalasi terbaru dalam sejarah sengketa panjang ini.
Perkembangan terbaru ini menandakan betapa kompleksnya masalah perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Baik pendekatan diplomasi maupun hukum internasional tampaknya masih akan terus diuji dalam upaya mencari solusi damai dan permanen atas sengketa ini. Ke depannya, penting bagi kedua negara untuk mengutamakan dialog konstruktif dan menghormati proses hukum internasional.
