Anggota PDI-P, Angga Nugraha, telah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan fitnah yang dilakukan oleh Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi. Pemeriksaan berjalan lancar, dan Angga menyatakan pihaknya berharap mendapatkan keadilan atas tuduhan yang dianggap fitnah keji tersebut. Angga menyerahkan sejumlah bukti untuk mendukung laporannya.
PDI-P melaporkan Budi Arie atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Laporan tersebut telah diterima Bareskrim Polri dan sedang dalam proses penyelidikan. Pihak PDI-P merasa dirugikan oleh pernyataan Budi Arie yang mengaitkan partai tersebut dengan isu judi online.
Pemeriksaan Kader PDI-P di Bareskrim Polri
Angga Nugraha, kader PDI-P yang melaporkan Budi Arie, menjalani pemeriksaan intensif selama beberapa jam. Ia menjawab 29 pertanyaan dari penyidik Bareskrim.
Bukti-bukti yang diserahkan Angga termasuk rekaman video dan tangkapan layar percakapan media sosial. Semua bukti ini bertujuan untuk memperkuat klaim fitnah yang dilayangkan terhadap PDI-P.
Wiradarma Harefa, advokat dan kader PDI-P yang turut mendampingi Angga, menyampaikan terima kasih atas proses penyelidikan yang dilakukan Bareskrim. Ia optimistis kasus ini akan berlanjut hingga ke tahap pemeriksaan saksi-saksi lainnya dan terlapor.
Kronologi Pelaporan Dugaan Fitnah
Laporan polisi atas nama Budi Arie Setiadi telah diajukan pada tanggal 27 Mei 2025 dengan nomor LP/B/250/V/2025/SPKT/Bareskrim Polri. Laporan ini diajukan oleh Wiradarma Harefa dan tujuh kader PDI-P lainnya.
Budi Arie, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, dituduh melakukan penghinaan dan/atau fitnah berdasarkan Pasal 310 dan 311 KUHP. Tuduhan ini berawal dari pernyataan Budi Arie yang dianggap mengaitkan PDI-P dengan kasus judi online.
Pernyataan Budi Arie dianggap sebagai fitnah dan telah melukai perasaan para kader PDI-P. Mereka merasa perlu mengambil langkah hukum untuk mendapatkan keadilan dan membersihkan nama baik partai.
Langkah Selanjutnya dan Harapan PDI-P
Setelah pemeriksaan Angga, Bareskrim berencana memanggil saksi-saksi lain. Ada tiga saksi tambahan yang diajukan oleh pihak pelapor.
Setelah pemeriksaan saksi selesai, barulah akan dilakukan pemanggilan terhadap terlapor, Budi Arie Setiadi. PDI-P berharap kasus ini dapat diproses secara adil dan transparan.
Pihak PDI-P berharap proses hukum akan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mereka optimistis bukti-bukti yang telah diserahkan akan cukup untuk membuktikan bahwa pernyataan Budi Arie merupakan fitnah.
Proses hukum ini menjadi perhatian publik, mengingat posisi Budi Arie sebagai menteri. Kasus ini juga menyoroti pentingnya penggunaan bahasa yang bertanggung jawab, terutama bagi pejabat publik. Harapannya, proses hukum ini dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak. Hasilnya akan menjadi preseden penting bagi kasus-kasus serupa di masa depan.
