Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyatakan bahwa perusahaan swasta cenderung lebih efisien dan modern dibandingkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pernyataan ini disampaikan dalam sambutannya di acara penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur Tahun 2025 di Jakarta. Pandangan Prabowo ini memicu diskusi mengenai kinerja dan pengelolaan BUMN di Indonesia.
Efisiensi dan Modernisasi Perusahaan Swasta
Prabowo mencontohkan sektor infrastruktur sebagai bukti klaimnya. Ia menekankan bahwa perusahaan swasta, termasuk perusahaan internasional, kerap menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi dan mampu menyelesaikan proyek tepat waktu dengan anggaran yang lebih hemat.
Kecepatan dan efisiensi perusahaan swasta ini, menurut Prabowo, berkontras dengan beberapa BUMN yang terkesan lamban dan boros.
Peran Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap Kinerja BUMN
Prabowo menyoroti praktik Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada BUMN. Ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa suntikan dana pemerintah ini justru membuat beberapa BUMN kurang termotivasi untuk bekerja efisien.
Beberapa BUMN, menurut Prabowo, terkesan merasa aman karena adanya jaminan PMN, sehingga kurang terpacu untuk menekan biaya dan meningkatkan produktivitas. Mereka cenderung beroperasi dengan lebih santai karena merasa “diselamatkan” jika terjadi kerugian.
Dampak PMN terhadap Budaya Kerja BUMN
Praktik PMN yang dianggap kurang tepat ini, menurut Prabowo, membentuk budaya kerja yang kurang optimal di beberapa BUMN. Kurangnya tekanan untuk efisiensi berpotensi menghambat inovasi dan perkembangan perusahaan.
Hal ini, menurutnya, berbeda dengan perusahaan swasta internasional yang tidak mengandalkan suntikan dana pemerintah dan terbiasa beroperasi secara efisien dan kompetitif.
Pentingnya Kolaborasi dengan Perusahaan Swasta
Prabowo menekankan pentingnya pemerintah menjalin kemitraan dengan perusahaan swasta yang efisien dan berteknologi modern. Ia mendorong agar pemerintah memberikan kemudahan bagi perusahaan swasta, baik dalam maupun luar negeri, untuk berinvestasi di Indonesia.
Pemerintah, menurut Prabowo, harus menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung investasi swasta untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan perekonomian nasional. Hal ini mencakup penyederhanaan regulasi dan perlindungan bagi investor.
Pemerintah perlu memfasilitasi dan memberikan jaminan keamanan bagi proyek-proyek infrastruktur yang melibatkan perusahaan swasta. Dengan demikian, proyek-proyek pembangunan besar dapat berjalan lancar tanpa hambatan.
Pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang menarik bagi perusahaan swasta, baik domestik maupun internasional, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan efisien. Hal ini penting untuk membangun Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera. Dengan demikian, kerja sama yang produktif antara pemerintah dan sektor swasta dapat tercipta untuk mencapai pembangunan nasional yang optimal.
